PATI, harianmerapi.com - Anggota DPR RI mengingatkan Badan Pangan Nasional agar fokus menuntaskan target yang telah dicanangkan Presiden Jokowi untuk melakukan swasembada pangan.
"Pernyataan Pak Jokowi mengenai program ketahanan pangan yang sudah menyerap anggaran yang cukup besar ini patut dicermati, direnungkan dan juga harus dilaksanakan oleh para pembantunya," kata anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo SE, Rabu (22/6/2022).
Sebagaimana diketahui, pada saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6), Presiden Jokowi menagih hasil nyata dari penyaluran anggaran ratusan triliun untuk program ketahanan pangan.
Baca Juga: Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Muhammad Lutfi akan Berikan Keterangan secara Komprehensif
Presiden Jokowi membeberkan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp 92,3 triliun. Alokasi tersebut, naik dibanding 2018 yang hanya Rp 86 triliun.
"Gede banget loh ini. Hasilnya apa setiap tahun? Konkret apa? Harus jelas," kata Jokowi, mempertanyakan.
Menurut politikus Partai Golkar, Firman Subagiya, anggaran sebesar Rp 92,3 triliun merupakan uang yang sangat luar biasa besarnya. Namun, kalau dilihat dari fakta di lapangan, besarnya anggaran yang sudah digelontorkan tidak berbanding lurus dengan capaian yang diharapkan.
Baca Juga: Surya Paloh Bertemu Ahmad Saikhu, Ini Tiga Poin Penting yang Disepakati...
"Tidak pernah memenuhi target yang diinginkan oleh Jokowi," ucap FS, begitu Firman Subagiya biasa dipanggil.
"Sangat wajar jika pak Jokowi mengancam untuk mengalihkan dana tersebut untuk program yang lebih jelas dan terlihat hasilnya" kata FS sambil menambahkan tidak tepat kalau solusinya adalah impor, karena akan merugikan para petani kecil.
"Jika betul apa yang disampaikan oleh Presiden bahwa daripada kita membuang uang yang tidak jelas dan kemudian uang Rp 92,3 triliun akan dipakai untuk beli beras. Artinya kan kita akan mengandalkan impor. Kalau impor terjadi dampak buruknya ke petani. Ini (impor) adalah memunjukan peringatan sudah ditabuhnya sebuah lonceng kematian bagi petani, bila impor sebagai solosinya ujar FS, dengan nada mewanti-wanti.
Supaya program ketahanan pangan sukses, FS yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini membeberkan beberapa kelemahan yang musti diselesaikan. Salasatunya adalah karena kuatnya ego sektoral di masing-masing kementerian atau lembaga.
"Masing-masing lembaga jalan sendiri-sendiri. Ego sektoralnya kuat sekali. Ke depan, saya mengusulkan harus ada konsep besar dalam kerangka kemandirian pangan. Konsep perencanaan itu direncanakan dengan matang oleh Bappenas. Adapun untuk implementasinya di kementerian terkait" imbuhnya.
