SUKOHARJO, harianmerapi.com - Bupati Sukoharjo Etik Suryani membuka rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021. Acara digelar di ruang rapat Cendana ballroom Hotel Tosan Solo Baru Grogol, Kamis (16/12/2021).
Rakor tersebut sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi virus Corona.
Etik Suryani mengatakan, Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 mengambil tema replika program satu perangkat daerah satu desa/kelurahan dampingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo sebagai upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi virus Corona.
Menurutnya, kemiskinan ibarat komorbid dalam pembangunan. Faktor-faktor pemicunya harus benar-benar bisa dikendalikan dengan baik.
Baca Juga: Sultan : Pemda DIY Akan Siapkan Rumah Sakit Berserta Oksigen dan Obat-obatan untuk Hadapi Nataru
Berdasarkan data BPS per bulan November 2021 angka kemiskinan untuk seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Untuk Kabupaten Sukoharjo naik 0,55 persen dari angka 7,68 persen di tahun 2020 menjadi 8,23 persen pada tahun 2021, masih dibawah target penetapan awal RPJMD 2021-2026. Kenaikan tersebut memberikan sinyal kepada kita perlu langkah ekstra dan sistematis untuk penanganannya.
Bahwa dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan yang diprioritaskan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia di Kabupaten Sukoharjo yang unggul dan berkualitas. Oleh karena itu, bupati sangat mengapresiasi penyelenggaraan rakor ini.
Hal ini merupakan langkah awal dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah ditengah situasi pandemi virus Corona yang mulai melandai. "Harapan saya mudah-mudahan melalui rakor ini bisa melahirkan langkah-langkah kongkrit dalam mendukung kebijakan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Baca Juga: Isak Tangis Terakhir Sebelum Kremasi Jenazah Laura Anna, IG Story Awkarin Bikin Netizen Ikut Sedih
Sejalan dengan tema rakor yang mengangkat replika program satu perangkat daerah satu desa/kelurahan dampingan yang merupakan inisiasi dari program Provinsi Jawa Tengah dalam rangka keterpaduan untuk maju bareng dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
Etik Suryani menambahkan ada beberapa hal yang ditekankan, Pertama, replika program bukan berarti mengadopsi secara utuh program yang ada, tapi mengadopsi prinsip-prinsipnya sehingga terbuka kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian/modifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Sukoharjo. Modifikasi terutama terkait dengan mekanisme pendampingan yang ada, arahnya tidak satu OPD satu desa/kelurahan tapi satu desa/kelurahan ditangani bareng-bareng atau konvergen oleh beberapa OPD sesuai dengan kewenangannya.
Kedua, hasil pemetaan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada 36 desa/kelurahan prioritas di Kabupaten Sukoharjo yang diharapkan bisa didampingi dalam pelaksanaannya. Untuk itu mulai tahun 2022, OPD-OPD yang memiliki program penanganan kemiskinan baik fisik, ekonomi maupun sosial untuk bisa lebih fokus mengarahkan lokusnya di 36 desa/kelurahan tersebut. Sehingga upaya konvergensi pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara optimal.
Ketiga, kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional sehingga penanganannya perlu integrasi tidak saja dengan berbagai program lain tetapi juga dengan para pelaku pembangunan di daerah. "Oleh karena itu melalui rakor ini saya berharap agar program kemiskinan yang akan dikembangkan bisa diintegrasikan dengan program-program lainnya," lanjutnya.*
