• Jumat, 27 Mei 2022

Pakar Hukum Sarankan KPK Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E

- Jumat, 12 November 2021 | 21:00 WIB
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis.  (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

 

JAKARTA, harianmerapi.com - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik atau Formula E di DKI Jakarta.

"Hal yang standar adalah dugaan pidanannya sudah harus ada, bukan baru dicari-cari. Jadi, setiap tindakan penyelidikan itu diawali dengan asumsi pidananya sudah ada," kata Margarito dihubungi di Jakarta, Jumat (12/11/2021).

Menurut Margarito, hal yang keliru sejak awal sudah menyalahi prosedur paling dasar dalam penentuan dugaan pidana.

Baca Juga: 68 Juta Orang Dewasa di Indonesia Mengalami Kegemukan, dr Elveida Sariwati : Masalah Ini Cukup Besar

"Kalau menyelidiki sesuatu peristiwa hukum, di kepala Anda peristiwa itu harus sudah memiliki aspek pidana, tinggal memperoleh bukti-bukti untuk menguatkan bahwa itu peristiwa pidana. Bukan mencari-cari bukti untuk menemukan bahwa itu peristiwa pidana, jadi ini cara berpikir KPK amat terbalik, ini sangat salah," kata Margarito menjelaskan.

Terkait dengan pemberian commitment fee dan penundaan 2 tahun penyelenggaraan Formula E, menurut dia, bukan karena hal yang dalam kendali manusia karena 2 tahun terakhir terjadi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

"Karena hal yang menggagalkan peristiwa itu (Formula E) bukan hal yang disebabkan oleh manusia, melainkan sebab alamiah yang enggak bisa diprediksi secara objektif. Akibat hukumnya adalah siapa pun itu tak bisa dibebani tanggung jawab hukum," ungkap Margarito.

Baca Juga: Antisipasi Peredaran Narkoba, Pemkab Kulon Progo Lakukan Pencegahan Mulai dari Lingkup Kelurahan

Terkait dengan dana pinjaman bank yang digunakan, lanjut Margarito, apa pun pinjaman tersebut akan membebani APBD. Apabila memang terjadi penyalahgunaan, sistem keuangan daerah memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada penyelenggara.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Hadiri GPDRR 2022 di Bali

Rabu, 25 Mei 2022 | 07:30 WIB

Pemerintah Akan Secepatnya Hapus PPKM

Minggu, 22 Mei 2022 | 15:40 WIB

Selamat Jalan Prof. Fahmi Idris

Minggu, 22 Mei 2022 | 14:50 WIB
X