• Senin, 27 Juni 2022

7 Fraksi DPRD DKI Tolak Rencana Pengajuan Hak Interpelasi terhadap Anies Terkait Formula E

- Jumat, 27 Agustus 2021 | 14:43 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kanan) menunjukkan surat penyampaian hak interpelasi soal Formula E di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021).  (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kanan) menunjukkan surat penyampaian hak interpelasi soal Formula E di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)


JAKARTA, harianmerapi.com - Sebanyak tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta menolak pengajuan rencana hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E. Rencana pengajuan hak interpelasi itu digulirkan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan.

Tujuh fraksi yang menolak rencana pengajuan interpelasi adalah Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan PKB-PPP.

 

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desi di Jakarta, Jumat (27/8/2021), menyebut pihaknya tidak mengikuti hak interpelasi yang diajukan oleh PDI Perjuangan dan PSI, karena anggota dewan di Kebon Sirih itu lebih baik berfokus terhadap permasalahan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Bupati dan Pejabat di Jember Terima Honor Pemakaman Masing-masing Rp 70 Juta untuk 705 Kali Pemakaman Pasien C

"Kan kalau pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait, seperti pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," kata Desi.

Belum ada hal yang mendesak terkait hak interpelasi tersebut juga diungkapkan oleh anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz lantaran masih banyak cara untuk menggali penjelasan tentang rencana Formula E dari Pemprov DKI tanpa harus menggunakan hak interpelasi yang juga memiliki konsekuensi termasuk hukum.

"Sebab interpelasi merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah, masih ada cara lainnya," tutur dia.

Baca Juga: Jika Sertifikat Vaksin Tak Muncul di PeduliLindungi, Jangan Panik, Ini Solusinya

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan mengikuti langkah itu, karena hak interpelasi akan berpotensi mengganggu agenda-agenda kerja lain dari DPRD.

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Bali Bukan 'Save Haven' untuk Pengguna Narkotika

Minggu, 19 Juni 2022 | 14:50 WIB
X