• Kamis, 19 Mei 2022

Mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun Diperiksa KPK Terkait Kasus Cukai

- Kamis, 11 November 2021 | 11:55 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.  (ANTARA/HO-Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/HO-Humas KPK)



JAKARTA, harianmerapi.com - Dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Tahun 2016-2018 masih didalami KPK.


Berkaitan itu, KPK memanggil mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.


KPK juga memanggil empat saksi lain. Kelimanya dipanggil untuk tersangka Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi (AS).

Baca Juga: Bus Terguling di Ringroad Demak Ijo Sleman Diduga Hendak Terobos Lampu Merah, Sopir Kaget Mobil di Depannya

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018 untuk tersangka AS. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjungpinang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Empat saksi lainnya yang dipanggil, yakni Wali Kota Tanjungpinang 2013-2018 Lis Darmansyah, Syamsul Bahrum selaku Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Anggota Polri Boy Herlambang, dan Norman dari pihak swasta.

Baca Juga: Moh Mahfud Diskusi dengan Garin Nugroho Soal Kemungkinan Bikin Film Tentang Peradilan

Selain Apri, KPK juga telah menetapkan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Mohd Saleh H Umar (MSU) sebagai tersangka.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Apri diduga menerima sekitar Rp6,3 miliar dan Mohd Saleh menerima sekitar Rp800 juta.

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X