• Selasa, 7 Desember 2021

Pinjol Ilegal Digrebek di Mana-mana, Mahfud: Pemerintah Hadir Selamatkan Rakyat dari Pemerasan dan Pengancaman

- Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:34 WIB
Tangkapan layar Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan pers terkait pinjaman online ilegal secara daring, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/10/2021).  (Foto: ANTARA-Syaiful Hakim)
Tangkapan layar Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan pers terkait pinjaman online ilegal secara daring, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/10/2021). (Foto: ANTARA-Syaiful Hakim)

JAKARTA,harianmrapi.com- Banyaknya pinjaman online atau pinjol ilegal yang digrebek semata-mata merupakan usaha pemerintah menyelamatkan warga. Ada banyak celah hukum yang bisa diambil untuk menjerat pelaku pinjol ilegal.

"Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan dan sudah kita sudah tetapkan. Nanti biar perdebatannya di dalam proses hukum karena tentu ada setuju dan tidak. Tetapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman," ujar
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers secara daring, di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Dia menegaskan pinjaman online (pinjol) ilegal tidak memenuhi syarat hukum perdata sebagai lembaga usaha yang diakui oleh negara.

"Secara perdata kami menganggap itu tidak memenuhi syarat. Terutama syarat subjektifnya karena ada sebagian hal-hal dan kemudian yang kedua secara pidana sudah ada alternatif seperti yang kami kemukakan," kata Mahfud.

Baca Juga: Giliran Polda Jatim Grebek Kantor Pinjol Ilegal, 13 Orang Diamankan

Bahkan, jelasnya, para pemilik pinjaman online ilegal bisa dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pornografi, seperti menyebarkan foto-foto di media sosial.

"Ada pasal 27 pasal 29 pasal 32. Nah pasal 27 itu misalnya penyebaran foto tidak senonoh atau foto porno yang disebar untuk mengancam orang untuk malu dan banyak kasus ini. Nanti semuanya akan ditindaklanjuti," jelasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menegaskan, penindakan hukum terhadap pinjol ilegal telah sesuai aturan hukum yang berlaku.

Mahfud pun meminta masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal agar melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian bila mendapatkan ancaman dan teror dari pinjol ilegal.

Baca Juga: Sebut Pinjol Ilegal Super Rentenir, Fadli Zon: Seharusnya Digulung Tahun-tahun Lalu

Halaman:

Editor: Herbangun Pangarso Aji

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X