• Kamis, 20 Januari 2022

Kemenkumham Dorong Reformasi Hukum Lewat UU No 5 Tahun 2019

- Selasa, 12 Oktober 2021 | 15:25 WIB
Tangkapan layar ketika Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Benny Riyanto memberi paparan dalam seminar nasional bertajuk “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube DJHAM, Selasa (12/10/2021). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
Tangkapan layar ketika Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Benny Riyanto memberi paparan dalam seminar nasional bertajuk “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube DJHAM, Selasa (12/10/2021). (ANTARA/Putu Indah Savitri)


JAKARTA, harianmerapi.com - Penetapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merevisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan langkah maju guna merealisasikan program reformasi hukum.


Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Benny Riyanto dalam seminar nasional yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube DJHAM, Selasa (12/10/2021).​​​​​​


Benny mengatakan Kemenkumham yang mewakili pemerintah berhasil merevisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi UU No. 15 Tahun 2019 bersama DPR, dan memasukkan fungsi evaluasi, dalam UU disebut sebagai fungsi Pemantauan dan Peninjauan, sebagai langkah dari realisasi reformasi hukum.

Baca Juga: Potensi Pasar Game Capai Rp 24 Triliun, Luhut Minta Dikembangkan

“Amanah untuk melakukan evaluasi regulasi atau review terhadap seluruh regulasi termuat di dalam program bernama reformasi hukum,” ucap dia.

Sebelum pemerintah dan DPR melakukan revisi UU No. 12 Tahun 2011, pembentukan regulasi hanya terdiri atas lima fase, yaitu Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan dan Persetujuan, Pengesahan atau Penetapan, dan Pengundangan.

“UU yang dilahirkan (melalui proses ini, red.) masih berpotensi menimbulkan penyakit regulasi, seperti tumpang tindih, kontradiktif, obesitas hukum, dan lain sebagainya,” kata Benny.

Terdapat enam kondisi regulasi yang hendak diubah oleh pemerintah, yakni kondisi hiperregulasi, disharmoni, multi interpretasi, tidak efektif, biaya tinggi, hingga kondisi regulasi yang kurang berjiwa Pancasila.

Baca Juga: Jelang Penutupan PON XX Papua, Pemda DIY Siapkan Shelter Karantina bagi Kontingen

 

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X