Ia menjelaskan bahwa frasa "lima tahun" itu mudah sekali menghitungnya, yaitu 12 bulan dikali lima. Kalau pada 2019 Pemilu dilaksanakan pada April, 60 bulan berikutnya jatuh pada April 2024.
Menurut dia, semestinya semua pihak patuh dan konsisten pada perintah konstitusi karena negara harus dibangun dengan sistem yang ajek agar agenda kenegaraan lima tahunan bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Baca Juga: Di Luar Agenda Resmi, Presiden Jokowi Naik Perahu Demi Menyapa Warga di Cilacap
Kalau ada alasan yang bersifat force majeure, seperti bencana alam atau bencana nonalam yang terjadi di seluruh Indonesia atau ada unsur kedaruratan serta alasan khusus lainnya, kata dia, itu bisa saja sebagai pertimbangan untuk memajukan atau memundurkan jadwal pemilu sehingga tidak harus pelaksanaannya pada April.*
