JAKARTA, harianmrapi.com - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari mengatakan akan terus mendengar suara konsumen guna memperbaiki program kartu prakerja.
Denny juga bertekad akan terus memperbaiki program tersebut dan berusaha menyelesaian setiap persoalan yang muncul.
"Sejak awal kami bertekad menjadikan ini sebagai sebuah produk dan bukan sekedar program yang menyerap APBN. Layaknya sebuah korporasi, kami berjuang agar produk ini jangan sampai jadi produk gagal. Untuk itu, kami harus mendengarkan suara konsumen," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah yang diterima di Jakarta, Minggu (12/9/2021).
Baca Juga: 5 Hal yang Harus Disiapkan dari Pandemi Covid-19 Menjadi Epidemi
"Perbaikan kami lakukan dengan mendengarkan suara konsumen secara terus-menerus, baik melalui komentar di media sosial maupun contact center Prakerja," kata Denni.
Menurut dia, pelaksana program berusaha menyelesaikan secepat mungkin setiap persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan program.
Ia mencontohkan, bila ada masalah teknis dalam penyelenggaraan layanan contact center maka tim Operasi dan Teknologi akan berusaha secepat mungkin menyelesaikan persoalan itu.
"Tim Operasi dan Teknologi ini 'DNA'-nya start up. Mereka biasanya langsung merespons dan dipastikan tidak akan tidur sebelum persoalan selesai," katanya.
Baca Juga: Lions Clubs Indonesia Gelar Vaksinasi Covid-19 Guna Dukung Program Pemerintah
Denni menyebut Program Kartu Prakerja sebagai perusahaan rintisan pemerintah yang berhasil mengubah wajah layanan publik, khususnya di bidang pelatihan vokasi.
Program tersebut, menurut dia, memiliki kultur seperti perusahaan rintisan yang didominasi oleh anak-anak muda cemerlang dan berdedikasi tinggi.
"Kartu Prakerja ini berbeda. Saya yakinkan bahwa program ini make a difference (membuat perbedaan)," katanya.
Baca Juga: Vaksinasi di Industri Mampu Menekan Risiko Covid-19 Hingga 80 persen
"Dengan kekuatan teknologi digital, skala dan kecepatan yang dihasilkan sangat tinggi, karena hanya 17 bulan berjalan bisa menjangkau hampir 10 juta penerima dari 514 kabupaten/ kota. Bahkan di Papua, khusus tahun ini saja penerimanya sudah mencapai 63 ribu orang," ia menjelaskan.
