YOGYA, harianmerapi.com - Ketua DPRD DIY, Nuryadi menyatakan dalam penanganan Covid-19, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya kompromi politik dan ekonomi. Termasuk di dalamnya terdapat refokusing anggaran penangganan Covid-19. Meski begitu, Nuryadi menilai kompromi politik dan ekonomi saja tidak cukup, harus ada kebijakan strategis.
“Kompromi politik dan ekonomi yang dibangun harus diikuti oleh kebijakan strategis. Jika tidak, hal tersebut hanya akan menjadi sebatas wacana di atas kertas belaka yang tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena hanya mampu berkata-kata tanpa melakukan tindakan nyata guna menyelesaikan masalah yang ada," jelasnya, Minggu (8/8/2021).
Dia menggarisbawahi kebijakan strategis yang diambil pemerintah daerah harus dilakukan percepatan. Serapan anggaran penanganan Covid-19 dinilai masih kecil, yakni di bawah 50 persen.
Baca Juga: Terkendala Ewuh Pakewuh, Satpol PP DIY Kesulitan Tegakkan Protokol Kesehatan di Tingkat RT
"Mengindikasikan belum maksimalnya kebijakan strategis yang dilakukan. Kewenangan dewan akan kita lakukan pengawasan dan evaluasi, sehingga kinerja pemerintah daerah dengan kebijakan strategisnya akan terasa langsung bagi masyarakat," ungkapnya.
Dia menyebut masyarakat saat ini masih menunggu kebijakan strategis Pemerintah Daerah terkait penanganan sektor ekonomi masyarakat. Menurutnya, sumber-sumber keuangan daerah harus dimaksimalkan meskipun dalam penggunaannya harus merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan.
"Dalam situasi saat ini sense of crisis harus menjadi bagian dalam pemikiran birokrasi sehingga kebijakan strategis yang diambil tidak meninggalkan kesan lambat bahkan terlambat,” imbuhnya.
Baca Juga: Jalanan Sepi dan Gelap Gulita, Kawasan Tugu Yogya Jadi Ajang Balap Motor Liar
Pemerintah sebagai regulator juga harus mampu memainkan kebijakan strtegis yang telah diambil oleh berbagai elemen masyarakat melalui gotong royong dengan mensupport secara penuh. Misalnya Pemda harus mengupayakan percepatan vaksinasi bagi masyarakat demi keselamatan bersama.
"Pemda merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, dengan demikian maka upaya kebijakan strategis yang diambil oleh berbagai elemen masyarakat akan menjadi optimal dan berdaya guna termasuk dalam hal bantuan sosial," jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah harus mampu menyadari peran pentingnya dalam usaha membangun kebijakan strategis secara menyeluruh. Oleh karena itu, dibutuhkan gerak cepat pemerintah dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan guna melancarkan kebijakan strategis.*