HARIAN MERAPI - Setelah mengalami penundaan selama dua tahun akibat adanya pandemi Covid-19, Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah akhirnya bisa diselenggarakan November tahun ini.
Menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Dr Abdul Mukti MEd, sesuai Sidang Tanwir PP Muhammadiyah, Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah diselenggarakan dalam dua tahap.
“Tahap pertama, pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah secara online pada 5-6 November 2022. Muktamar Muhammadiyah pada 5 November, sementara Muktamar ‘Aisyiyah pada 6 November,” paparnya, baru-baru ini.
Adapun tahap kedua, Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah secara offline yang akan berlangsung pada 19-20 November 2022, mendatang.
Adapun penyelenggaraan muktamar secara online dan offline tersebut, lanjut Mukti, baru pertama dilakukan PP Muhammadiyah maupun PP ‘Aisyiyah.
“Kalau di luar situasi pandemi, Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah biasanya diselenggarakan empat hari. Namun mempertimbangkan bahwa Indonesia masih dalam suasana pandemi Covid-19 maka Muktamar dilaksanakan dalam dua tahap, satu hari online dan dua hari offline,” tandasnya.
Baca Juga: Lima penyebab kufur nikmat, diantaranya karena kesombongan
Abdul Mukti yang juga Ketua Steering Committee Muktamar ke-48 Muhammadiyah menjelaskan, Sidang Pleno Muktamar mempunyai satu agenda utama, yakni mendengarkan tanggapan dari anggota Muktamar atas materi Muktamar yang telah disiapkan oleh PP Muhammadiyah.
Sedangkan materi Muktamar Muhammadiyah terdiri atas Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2022, Program Muhammadiyah Periode 2022-2027, Risalah Islam Berkemajuan, serta Isu-isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan .
Sementara itu Sekretaris PP ‘Aisyiyah, Dr Tri Hastuti Nur Rochimah MSi menjelaskan, Sidang Pleno pertama Muktamar Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Muktamar.
Baca Juga: Kronologi Dimas Ismoyo Nugroho yang tenggelam di Pantai Jungwok Gunungkidul
“Muktamar bukan hanya 19-20 November 2022, tetapi juga Sidang Pleno 6 November 2022 yang mengagendakan sesi tanggapan dari materi muktamar,” ungkap Tri.
Menurutnya, isu strategis merupakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus segera direspons.
Tri juga berharap, selain isu-isu tersebut menjadi fokus perhatian ‘Aisyiyah juga harus direspons oleh pemerintah dan multi pihak.