HARIAN MERAPI - Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipersilakan mendaftar sebagai Panwascam Pemilu serentak 2024.
Namun untuk diterima sebagai panwascam ada tahap-tahap yang harus dilewati yang digelar panitia seleksi Bawaslu.
Tahapan jadi Panwascam itu seperti tes CAT, tahap wawancara atau pendalaman oleh Bawaslu serta lolos kesehatan jiwa.
Baca Juga: Gembong PKI Madiun, Muso Munawar, konon mayatnya dibakar di Alun-alun Ponorogo
Selain itu posisi mereka jika diterima sebagai panwascam kelak, juga sedang dipertanyakan apakah melanggar aturan atau tidak.
Bawaslu Temanggung menunggu petunjuk dan arahan dari Bawaslu RI terkait posisi perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam Panwaslu Kecamatan.
Ketua Pokja Pendaftaran Panwacam, Bawaslu Temanggung Amin Setyono mengatakan petunjuk dan arahan dari Bawaslu RI diperlukan agar ada kesamaan tafsir dalam pelaksanaan perekrutan Panwascam untuk Pemilu serentak 2024.
"Kami masih menunggu petunjuk, meski begitu perangkat desa dan BPD tetap diperbolehkan dalam mendaftar panwascam," kata Amin Setyono, Selasa (27/9/2022).
Baca Juga: Peringatan Hari Jantung Sedunia, momentum tingkatkan kesadaran gaya hidup sehat
Dia mengatakan dalam persyaratan pendaftaran panwascam, pada poin 14 disebutkan pendaftar bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.
"Perangkat desa dan BPD, apakah masuk kategori itu atau tidak," kata dia.
Selain itu terangnya, perangkat desa dan BPD juga harus mentaati undang-undang desa. Apakah mereka diperbolehkan bekerja sebagai panwascam yang secara struktural berada di bawah Bawaslu.
Dia mengatakan dalam penjelasan undang-undang pemilu ditulis maksud bekerja penuh waktu adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggaotaan.
Baca Juga: Geisha tak akan tinggalkan Roby meski berkali-kali terjerat narkoba