JOGJA, harianmerapi.com - Peristiwa Serangan Umum perebutan kembali Jogja dari Belanda sedianya dilaksanakan pada 28 Februari 1949, namun karena informasi bocor akhirnya diundur 1 Maret 1949.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan hal itu seusai membacakan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Tetenger Serangan Oemoem 1 Maret 1949, Keben Keraton Yogyakarta, Selasa (1/3/2022).
"Sebetulnya menurut cerita almarhum ke-9 (Sri Sultan Hamengku Buwono IX) kepada saya, mestinya peristiwa itu tidak terjadi pada tanggal 1 Maret, tapi tanggal 28 Februari, tapi karena bocor diundur tanggal 1 Maret," jelasnya dilansir Antara.
Baca Juga: 1 Maret Resmi Ditetapkan Sebagai Hari Besar Nasional Bernama Hari Penegakan Kedaulatan Negara
Sultan mengaku selama ini tidak membuka cerita itu, karena menyadari tidak memiliki bukti serta tidak dapat mengonfirmasi penuturan ayahandanya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang tak lain merupakan inisiator Serangan Umum tersebut.
"Saya hanya dapat cerita, kalau ditanya buktinya mana ya tidak tahu, makanya lebih baik saya diam tidak bicara," ujar Sultan.
Mengingat 1 Maret telah ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, maka ia memutuskan menyampaikan cerita itu.
Baca Juga: Pemerintah Ukraina Tulis Surat untuk Indonesia: Rakyat Indonesia, Dukunglah Kami
Ia berharap informasi itu bisa menjadi pelengkap sejarah perang gerilya melawan Belanda tersebut.
"Saya sekadar memberikan informasi sekaligus yang mungkin bapak ibu belum tahu, tetapi ini hanya katanya orang tua gitu. Saya tidak bisa mengonfirmasi, tidak punya bukti tapi untuk melengkapi dari peristiwa yang ada," ujar Raja Keraton Ngayogyakarta ini.
Dia menuturkan Sultan HB IX berkirim surat kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk mengusulkan Serangan Umum 1 Maret.
Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra Minta Menag Yaqut Cholil Qoumas Bersikap Bijaksana, Ini Pesannya
Usulan tersebut, menurut Sultan, relevan mengingat posisi ayahnya kala itu sebagai Menteri Pertahanan RI.
"Di samping Gubernur DIY pada peristiwa 1 Maret itu beliau adalah Menteri Pertahanan RI dan beliau juga menyandang pangkat militer 'letnan jenderal tituler'. Sebagai Menteri Pertahanan mestinya bisa berkomunikasi dengan siapa pun, baik itu dari kepolisian maupun militer, sehingga wajar kalau beliau berkirim surat dengan Panglima Besar Soedirman," kata Sultan.