TEMANGGUNG, harianmerapi.com - BRI Cabang Temanggung telah mengucurkan setidaknya Rp 4,4 miliar pada 3701 penerima presiden bantuan produktif usaha mikro (BPUM).
BPUM dikucurkan bertujuan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi dampak pendemi Covid-19.
Pimpinan Cabang BRI Temanggung Yetty Indrianingrum mengatakan ada 13 tempat di BRI untuk mencairkan BPUM. Yakni 10 di kantor unit, dua kantor kas dan satu kantor Cabang.
"Jumlah penerima terbanyak di Unit Bansari dan paling sedikit di kantor kas Hayam Wuruk," kata Yetty, Kamis (7/10/2021).
Baca Juga: Bansos PKH Tahap 4 Segera Cair, Cara Cek Penerima Bantuan Kemensos Sangat Mudah
Dikatakan BRI Temanggung mendapat kepercayaan untuk menyerahkan pada 5499 penerima. Catatan terakhir mencairkan 3701 orang. Tiap penerima sebanyak Rp 1,2 juta.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI (Kemenkop UKM) menetapkan ribuan penerima BPUM di Temanggung pada 2021. Dengan nominal bantuan yang disalurkan sebesar Rp 1,2 juta per orang. BPUM ini menjadi bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Kemenkop UKM.
Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kabupaten Temanggung Sri Haryanto mengatakan Tahun 2020 terdapat 16.400 pelaku usaha ditetapkan sebagai calon penerima bantuan, namun hanya 14.100 UKM yang telah menerima BPUM.
"Sisanya sebanyak 2.300 pelaku usaha diproyeksikan untuk mendapat bantuan tersebut di Tahun 2021," kata dia.
Baca Juga: Bansos PKH Tahap 4 Segera Cair, Berikut Jadwal Pencairan dan Besarannya
Dikatakan BPUM 2021 jumlah penerimanya sebanyak 1.500 pelaku usaha. Meski besaran bantuan berkurang dari Rp 2.400.000 menjadi Rp 1.200.000, namun diharapkan bantuan produktif ini dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha, khususnya usaha mikro di Kabupaten Temanggung.
"Bantuan itu untuk membantu pelaku usaha mikro khususnya, itu kan bantuan produktif untuk modal usaha, terutama mereka yang terdampak pandemi dari tahun 2020," kata dia.
Dikatakan pengucuran BPUM melalui BRI dan sejumlah bank yang ditunjuk. Pihaknya selalu berkoordinasi dengan perbankan untuk mengetaui penerima yang telah mencairkan bantuan.
Sri Haryanto mengatakan pada semua pihak untuk mendukung kelancaran penyaluran BPUM. Selain itu, jika ada penyimpangan untuk tidak segan melaporkan kepada instansinya, atau pihak terkait serta di aplikasi.
“BPUM harus tepat sasaran yakni pada penguasaha yang terdampak Covid-19, jangan sampai menyasar ke pihak lain,” kata dia.
Di tingkat nasional, katanya KPK juga ikut terlibat dalam mengawal dan mengawasi program BPUM agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Dikatakan pemerintah terus berupaya melakukan langkah perbaikan guna menjaga kualitas dan kredibilitas penyaluran BPUM. Upaya tersebut, di antaranya proses pengusulan BPUM tahun 2021 dilakukan 1 pintu melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota.*