HARIAN MERAPI - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pembayaran gaji para petugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdiri dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan segera tuntas.
Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta, Selasa (11/11), untuk menanggapi keluhan masyarakat mengenai keterlambatan pembayaran gaji petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai di media sosial.
Ia menegaskan bahwa isu yang muncul bukan disebabkan oleh tidak adanya ketersediaan anggaran, melainkan murni persoalan teknis administratif yang saat ini sedang diselesaikan secara intensif.
Baca Juga: BGN Warning Jangan Asal Keluarkan SLHS untuk Dapur MBG
"Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar dan beberapa di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi. Kami memastikan proses ini segera tuntas," ujar Nanik dilansir dari ANTARA.
Ia menjelaskan, jumlah petugas yang terlibat dalam program sangat besar, terdiri dari sekitar 30.000 SPPI serta petugas akuntan dan ahli gizi yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Volume data dan proses administrasi dalam jumlah tersebut menjadi salah satu faktor teknis yang memerlukan penyesuaian dan sinkronisasi ulang.
Nanik menambahkan, proses penyesuaian administrasi masih berlangsung, khususnya untuk SPPI Batch III yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta sebagian ahli gizi dan akuntan.
Sementara itu, untuk SPPI Batch I dan II yang sudah berstatus PPPK, pembayaran gaji tidak mengalami hambatan.
Ia memastikan seluruh petugas akan menerima haknya secara penuh. Pembayaran gaji yang belum terproses dalam beberapa minggu terakhir akan dirapel dan diprioritaskan penyelesaiannya pada pekan ini.
"Kami sudah mengarahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terlibat agar bekerja lebih proaktif dan memastikan tidak ada keterlambatan terulang. Seluruh gaji petugas sedang diproses dan akan dirapel sesuai haknya," ucap Nanik.
Nanik menegaskan, BGN telah menginstruksikan seluruh unit teknis untuk segera berkoordinasi secara terstruktur.
“Kami mengawal penuh setiap tahapan untuk memastikan seluruh petugas mendapatkan haknya tepat waktu, tanpa ada isu berulang di kemudian hari,” ujarnya.
Sebagai bentuk transparansi dan respons cepat, BGN juga menggelar pertemuan teknis untuk memfinalisasi langkah korektif dan percepatan pembayaran.