HARIAN MERAPI - Pemda DIY didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut merupakan upaya yang harus serius dilaksanakan.
Ini sebagai terobosan yang bisa dikerjakan daerah, asalkan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, merespon rencana Pemda DIY.
Menurutnya, rencana Pemda DIY menyikapi pemangkasan anggaran Rp 753 miliar dalam RAPBD Tahun 2026 dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset guna menaikkan PAD adalah hal yang perlu diseriusi.
Baca Juga: BGN Warning Jangan Asal Keluarkan SLHS untuk Dapur MBG
"Kita apresiasi Pemda DIY tidak menaikkan pajak daerah. Tentu pemanfaatan aset untuk menaikkan PAD harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan," kata Eko Suwanto, Jumat (7/11).
Dengan demikian, rencana Pemda ini tentunya akan berpotensi meningkatkan PAD. Hal ini sekaligus menjadi momentum Pemda untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi aset khususnya tanah dan bangunan.
"Setelah data lengkap, agar disusun perencanaan yang matang dan serius. Jangan seperti hotel Mutiara, sudah lama dibeli Pemda tapi belum juga dimanfaatkan secara optimal, kita kan kehilangan potensi keekonomian yang besar," tandasnya.
Selain pemanfaatan aset yang belum optimal dikelola. Pemda harus melakukan reformasi BUMD agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pelayanan publik dan dapat meningkatkan PAD.
Baca Juga: Forum Umat Islam Salatiga Dukung Gelar Pahlawan bagi Soeharto, Ini Alasannya
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, akibat pemangkasan angaran dampaknya sangat terasa. Khusus DIY, dengan pemangkasan itu pertumbuhan perekonomian melorot dan lapangan pekerjaan sedikit.
"Anggaran itu sejatinya untuk menggerakkan perekonomian dengan program kerakyatan. Jadi bisa dipastikan, pemangkasan berdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat dan usaha penciptaan lapangan kerja," pungkasnya.*