HARIAN MERAPI-Komisi D DPRD DIY mendesak Pemerintah Pusat melakukan evaluasi menyeluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul banyaknya, kasus keracunan saat makan MBG.
"Evaluasi harus dilakukan, salah satunya terkait dapur MBG hingga perlunya pengelolaan diserahkan ke masing-masing sekolah melalui Dinas terkait," kata Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu, Jumat (27/9).
Lebih lanjut dikatakan, permasalahan MBG yang ditemukan terkait jeda yang lama antara pengolahan ke pendistribusian. Hal ini menjadi salah satu potensi makanan yang akan disajikan justru rusak bahkan basi.
"Kontrol pada makanan yang akan didistribusikan kepada anak-anak pun belum optimal. Padahal MBG adalah makanan yang peruntukannya untuk meningkatkan gizi anak-anak," jelasnya.
RB Dwi menambahkan, makanan yang dibagikan menurut salah satu jurnal akan tidak aman ketika proses yang salah. Baik dari bahan baku, maupun sistem pengantaran, hingga sistem pengolahan makanan itu.
Dengan demikian, sudah seharusnya dilakukan kajian untuk pelaksanaan MBG di tingkat daerah. Harapannya, marwah MBG untuk meningkatkan gizi anak benar-benar bergizi.
"Soal gizi ini kan harus ada diskusi bagaimana supaya bergizi betul dari bahan bakunya, jam masaknya, prosesnya, tempat. Tapi ada jurnal mengatakan 70% makanan itu enggak aman loh, karena apa? karena prosesnya," ucapnya.
RB Dwi juga menyebutkan, di samping pada proses pengolahan hingga distribusi, perlu adanya evaluasi terkait sumber daya manusia, termasuk SDM pengawasan.*