HARIAN MERAPI - Mahasiswa dan petani mendatangi Rumah Bupati Karanganyar, di Kecamatan /Kabupaten Karanganyar, Rabu (24/9/2025) siang.
Kedatangan mereka dengan membawa beberapa poin tuntutan, salah satunya mewujudkan reforma agraria sejati di Kabupaten Karanganyar.
Koordinator aksi Yoseph Heriyanto mengatakan pihaknya datang ke Rumah Bupati Karanganyar untuk membawa 7 tuntutan dalam momen Hari Tani Nasional pada 24 September 2025.
Baca Juga: Sidang kasus korupsi alkes DKK Karanganyar, jaksa hadirkan 6 pegawai Dinas Kesehatan
"Tuntutan kami tidak berbeda dengan tahun lalu karena tuntutan tahun lalu banyak tak selesai," kata Yoseph, Rabu (24/9/2025).
Yoseph mengatakan kedatangannya bersama mahasiswa dan petani untuk melakukan audiensi dengan Bupati Karanganyar.
Sebagai informasi yang mengikuti audiensi yaitu Serikat Tani Bumi Intanpari (SERTA BUMI) yang terdiri Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), BEM FP UNS, dan Forum Membangun Desa (FORMADES).
"Kami mendesak pemerintah melakukan pendataan tanah yang tidak produktif dan terlantar yang sudah dikuasai pemerintah maupun swasta yang habis hgb untuk didistribusikan untuk petani miskin," kata dia.
Baca Juga: Melongok kesibukan Nurhayati Ali Assegaf setelah jauhkan diri dari panggung politik Nasional
Mereka mendesak segera wujudkan Reformasi Agraria Sejati. Yakni bukan sekadar bagi-bagi sertifikat, tetapi redistribusi tanah secara menyeluruh dan disertai dengan pembangunan industri nasional yang mandiri dan berdaulat.
Ia menjelaskan pada poin ketiga Pemkab Karanganyar didesak untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur irigasi, serta memastikan distribusi air yang adil bagi petani.
"Krisis air irigasi di Karanganyar di banyak wilayah Karanganyar, terutama sentra pertanian di Karangpandan, Jumapolo, dan Jatiyoso, petani mengalami kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah," ungkap dia.
Baca Juga: Tabrakan truk dengan sepeda motor di Jalan Grompol-Jambangan, pengendara motor masih siswa SMP
"Krisis air ini berakibat langsung pada penurunan produktivitas dan ancaman gagal panen. Pemerintah daerah didesak untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur irigasi, serta memastikan distribusi air yang adil bagi petani," ujar dia.