HARIAN MERAPI - Gelombang demonstrasi besar melanda Prancis dengan tajuk "Block Everything" atau dalam Bahasa Indonesia, berarti "Blokir Semuanya".
Aksi ini berlangsung di berbagai kota sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Seruan aksi 'Blokir Semuanya' diketahui bermula dari unggahan di media sosial Facebook. Kendati demikian, gaungnya cepat meluas dan menarik hampir 200 ribu warga untuk turun ke jalan.
Baca Juga: Pacar Tak Bertanggung Jawab Bikin Tersangka Gelap Mata dan Bunuh Bayinya
Laporan AFP bahkan mencatat, terdapat sekitar 197.000 orang yang ikut dalam aksi tersebut.
"Kami ingin layanan publik yang efektif, pajak lebih tinggi untuk orang kaya, pajak lebih kecil untuk orang miskin, serta distribusi kekayaan yang lebih adil," ujar Jean-Baptiste, salah satu demonstran berusia 30 tahun, dikutip dari AFP, pada Kamis, 11 September 2025.
Akar kemarahan massa berawal dari pemotongan layanan sosial dan kebijakan penghematan pemerintah. Kebijakan ini dinilai memberatkan warga kelas menengah yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Prancis sendiri tengah menghadapi tekanan besar dari Uni Eropa untuk menurunkan defisit anggaran. Saat ini, defisit tersebut hampir dua kali lipat dari batas 3 persen yang ditetapkan UE, sementara utang publik telah menembus 114 persen dari PDB.
Baca Juga: Kasus CSR BI terus bergulir, KPK panggil tiga anggota DPR dan Deputi Gubernur BI
Tak hanya soal ekonomi, aksi ini juga dipicu penunjukan Perdana Menteri (PM) baru Prancis, Sebastien Lecornu.
Usut punya usut, Lecornu dikenal sebagai loyalis Macron sejak 2017, sehingga banyak warga menilai pengangkatannya sebagai bentuk arogansi politik.
"Penting mengambil tindakan sekarang juga. Macron tidak peduli dengan rakyat Prancis," ucap seorang pengunjuk rasa bernama Marie, dikutip dari laporan yang sama.
Baca Juga: KPK : Masa penahanan Immanuel Ebenezer diperpanjang karena penyidikan perkara masih berproses
Marie juga menilai keputusan menunjuk PM dari kalangan loyalis tanpa berdialog dengan partai oposisi memperkeruh suasana politik.