HARIAN MERAPI - Ratusan massa menggelar aksi damai di Gedung DPRD DIY, Senin (1/9/2025) siang. Dalam aksinya itu, massa ditemui langsung oleh pimpinan DPRD DIY dan menyampaikan 11 tuntutan.
Dalam aksi damai tersebut, massa menilai tidak ada lembaga negara yang bersih, sementara kebijakan yang salah telah mengorbankan nyawa rakyat. Mereka meminta reformasi besar-besaran institusi negara.
Harus ada reformasi besar-besaran terhadap seluruh institusi negara. Tidak ada satu pun institusi negara hari ini yang bersih. Mulai dari DPR, Presiden, legislatif, eksekutif semuanya melakukan kesalahan.
"Nyawa rakyat hanya dianggap sebagai angka, padahal bagi kami, satu nyawa saja sudah terlalu banyak untuk dikorbankan demi kebijakan yang salah," ungkap Dadung, perwakilan massa aksi.
Baca Juga: DKI Jakarta alami kerugian sebesar Rp55 miliar akibat demo di sejumlah wilayah di Ibukota
Massa juga menyinggung dugaan tindakan represif aparat kepolisian yang menimbulkan korban jiwa. Mereka menyerukan reformasi di tubuh penegak hukum itu, pasalnya menangani massa dengan cara represif.
Setidaknya ada dua korban meninggal, pertama Affan Kurniawan, yang ditabrak dan dilindas oleh mobil Barakuda. Kedua mahasiswa dari Amikom yang diduga dipukuli polisi hingga meninggal, setelah mendapat perawatan.
Meski Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana pembatalan kenaikan tunjangan, massa menyatakan sikap tidak puas. Mereka juga mengkritik keikutsertaan TNI dalam pengamanan aksi di DPRD DIY.
"Tuntutan awal kami tujukan kepada DPR terkait kenaikan tunjangan DPR. Ditengah ekonomi sulit, DPR justru menaikan gaji," tandasnya.
Baca Juga: Ikhlas dalam beragama
Lanjutnya, militer tidak boleh masuk ke ranah sipil dalam pengamanan aksi demonstrasi. Hari ini, negara menunjukkan ketakutannya dengan menurunkan TNI menghadapi aksi. "Ini yang kami kritik keras," tegasnya.
Menurutnya, keterlibatan militer menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya praktik represif masa lalu. Menurut Dadung, aksi digelar di kawasan Malioboro dan kantor DPRD DIY karena dinilai lebih strategis secara politik.
"Tragedi 1998 bisa saja berpotensi terulang di tahun 2025. Kami sangat menyayangkan hal ini, karena kita tahu Prabowo punya latar belakang militer," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DIY, Nuryadi yang menemui langsung peserta aksi di DPRD DIY siap meneruskannya ke pusat. Ia menerima aspirasi dari massa yang datang berunjukrasa menyuarakan aksinya.
"Kami akan meneruskan apa yang disuarakan ke pusat. Saya menandatangani tuntutan peserta aksi ini dan akan diteruskan ke pusat," pungkas Nuryadi.(*)