HARIAN MERAPI- Walikota Salatiga, Robby Hernawan menegaskan bahwa Kota Salatiga menyampaikan 2 pembangunan yang penting yang dapat dibantu pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI,
yakni kemudahan akses menuju Kota Salatiga yang dapat berperan ke peningkatan perekonomian Kota Salatiga.
Salatiga tidak punya pelabuhan, tetapi karena letaknya yang strategis memerlukan exit toll yang memadai. Yang pertama pelebaran jalan exit toll Tingkir dimana exitnya sudah bagus namun jalannya masih sempit.
''Proyek ini sudah berjalan namun ada beberapa hambatan karena ini juga proyek dari Provinsi.
Yang kedua, adalah pembukaan exit toll Pattimura, hal ini sangat berpengaruh besar terhadap tingkat perekonomian maupun transportasi di Salatiga,” kata Robby Hernawan.
Walikota menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur Kota Salatiga secara langsung dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah di Ruang Pertemuan Gedung B Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (23/5/2025) lalu seperti dilansir dari rilis Prokompim Salatiga.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Syaiful Huda., M.K.P., menyatakan jika pembangunan infrastruktur ke depan semangatnya adalah antisipatif dan juga semangat untuk menjangkau apa yang dihadapi di masa-masa yang akan datang.
Maka dari itu pembangunan infrastruktur baik itu jalan maupun Pelabuhan didorong supaya melintasi apa yang menjadi tuntutan bersama.
Baca Juga: Polres Salatiga Terima Laporan Korban Dugaan Penipuan Koperasi BLN, Kerugian Rp 573 Juta
“Bagi Komisi V sendiri, kita ingin tanjung mas yang sudah ratusan tahun menjadi pusat berbagai pertukaran barang kita, termasuk menjadi pelabuhan yang luar biasa untuk bisa terus menjadi perhatian kita bersama. Tadi kita bisa lihat jalan yang harus dinaikkan setiap tahun karena tanah turun setiap tahun, tentu ini perlu diantisipasi tidak hanya dengan langkah-langkah parsial namun kita ingin semua Pelabuhan kelas 1 komprehensif dilakukan revitalisasi dan transformasi ke depan,” ujarnya.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta kepada Komisi V DPR RI untuk dapat mengawal Pembangunan di Jawa Tengah. Sehingga tahun 2025, Jawa Tengah dapat menggenjot infrastruktur mulai dari provinsi sampai ke kota hingga ke desa.
“Para Bupati, Wali Kota, termasuk Gubernur ini sudah kami framing bahwa kita ini sebagai manajer marketing yang tiap hari jualan kabupaten, kotamadya, provinsi untuk mengangkat investasi di wilayah kita. Karena kalau hanya mengandalkan PAD itu hanya 15 persen. 85%nya dari investasi. Sehingga kalau investasi sudah datang ke tempat kita berarti infrastrukturnya itu benar-benar harus memadai,” ujarnya.*