HARIAN MERAPI - Ketua DPC Gerindra Salatiga, Yuliyanto mengungkapkan bahwa Hak Interpelasi merupakan hak setiap anggota DPRD untuk menyepakatinya dalam soal memanggil dan mengundang Walikota Salatiga, Robby Hernawan.
Anggota DPRD dari Gerindra yang mengusung Robby Hernawan pada Pilkada 2024 lalu diketahui dari 4 anggota Fraksi Gerindra, tiga di antaranya menandatangani dan sepakat hak interpelasi.
"Kami dari Gerindra memang juga sepakat untuk mengambil langkah hak interpelasi terkait beberapa langkah walikota. Kami yang mengusungnya pada Pilkada, meminta keterangan kepada walikota agar semuanya biar jelas dan dijelaskan oleh walikota," kata Yuliyanto.
Dia mengungkapkan sebenarnya DPC Gerindra Salatiga bisa bicara dan bertemu dengan walikota, namun tidak terlaksana dengan baik.
Baca Juga: 82 tahun menunggu, warga Parangtritis terima kembali tanah yang dirampas Jepang
"Gerindra sudah mengirimkan tim kepada walikota untuk bisa bertemu dan bicara, namun tidak pernah direspons dan belum terlaksana sampai kemudian muncul hak interpelasi DPRD ini. Komunikasi baik tidak akan jadi begini, " tandas Yuliyanto, Jumat (9/5/2025) siang.
Ia juga mengatakan untuk perkembangan lebih lanjut menunggu setelah ada hasil dari hak interpelasi pekan depan.
DPRD Salatiga menggelar rapat paripurna internal membahas soal beberapa rencana kebijakan Walikota Salatiga, Robby Hernawan yang dinilai telah membuat keresahan dan kegaduhan pada masyarakat Salatiga.
Rapat ini digelar dan dihadiri seluruh anggota Fraksi di DPRD Salatiga dengan jumlah 25 anggota, Jumat (9/5/205).
Baca Juga: Polres Temanggung amankan 3 anak dan satu Pak Ogah diduga lakukan aksi premanisme
Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan, dalam rapat paripurna terkait sejumlah kebijakan Walikota Robby Hernawan.
Semua fraksi mempertanyakan kebijakan Walikota Salatiga yang meresahkan, antara lain masalah relokasi pedagang Pasar Pagi Salatiga ke Pasar Rejosari, soal pernyataan efisiensi pengurangan tenaga harian lepas (THL), pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan penghentian Perda nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tentang sampah.*