HARIAN MERAPI - Pemkab Sukoharjo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dua proyek strategis daerah tahun 2024 yakni pembangunan Gedung Pertemuan Sukoharjo dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Pengecekan langsung ke lokasi proyek dilakukan termasuk di Gedung Pertemuan Sukoharjo setelah diketahui proses pembangunan mengalami keterlambatan.
Monitoring dan evaluasi dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Agus Santosa dengan mendatangi lokasi pembangunan Gedung Pertemuan Sukoharjo dan Labkesda Sukoharjo, Senin (7/10/2024).
Baca Juga: Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga Meninggal Dunia
Hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Widodo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo Tri Tuti Rahayu dan kepala Organisasi Perangkat (OPD) terkait lainnya.
Plt Bupati Sukoharjo Agus Santosa mengatakan, tim koordinasi percepatan proyek strategis melakukan monitoring dan evaluasi dengan mendatangi langsung mengecek hasil pembangunan pertama di Labkesda Sukoharjo dan kedua di Gedung Pertemuan Sukoharjo. Tim di lokasi ditemui oleh pihak pelaksana pembangunan.
Hasil di lapangan saat monitoring diketahui untuk proyek Labkesda Sukoharjo dilihat dari trend pembangunan mengalami penurunan.
Agus menegaskan, dalam hal ini perlu dicermati terkait sisa pekerjaan dan waktu. Sebab untuk sisa pekerjaan masih sangat besar sekitar 68 persen.
Baca Juga: 13.200 Orang Dapatkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis BRI Peduli di Berbagai Wilayah di Indonesia
Sedangkan capaian hasil pembangunan sampai saat ini belum di angka 32 persen. Sedangkan dilihat dari sisa waktu tinggal 32 hari.
"Tinggal 32 hari saja dan pengerjaan baru 32 persen. Artinya ada kekurangan 68 persen yang harus dikejar penyelesaiannya," ujarnya.
Pemkab Sukoharjo melihat hasil perkembangan pembangunan pada proyek strategis Labkesda meminta kepada pihak pelaksana mempercepat pengerjaan.
Baca Juga: Nenek di Paliyan Gunungkidul hidup sebatangkara nekat gantung diri, ini kronologinya
Sebab kekurangan dan keterlambatan pembangunan menjadi tanggungjawab pihak pelaksana.