HARIAN MERAPI - Buruh meminta bertemu dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI) terkait penolakan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan aturan kerja yang merugikan. Rencananya buruh akan berangkat ke Jakarta dengan meminta difasilitasi DPRD Sukoharjo.
Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, Senin (22/7) mengatakan, buruh di Sukoharjo tetap memprotes dan menolak program Tapera dari pemerintah. Bentuk protes dan penolakan sudah disampaikan buruh kepada Pemkab dan DPRD Sukoharjo.
Buruh bahkan sudah melakukan audiensi resmi menyampaikan aspirasi ke daerah. Namun demikian, buruh belum puas dan ingin menyampaikan aspirasi protes dan penolakan program Tapera langsung ke pemerintah pusat melalui Kemnaker.
Baca Juga: Pendudukan Israel di tanah Palestina ilegal, ini permintaan PKS kepada PBB
Sukarno mengatakan, untuk menyampaikan aspirasi penolakan program Tapera ke pusat buruh sudah meminta kepada DPRD Sukoharjo untuk difasilitasi. Buruh meminta bantuan tersebut mengingat dewan sebagai wakil rakyat.
"Rencananya memang Minggu kemarin buruh akan ke Jakarta menyampaikan aspirasi menolak Tapera ke Kemnaker namun belum terlaksana. Buruh masih menunggu jadwal dari DPRD Sukoharjo. Mudah-mudahan para wakil rakyat Sukoharjo mau membantu memfasilitasi buruh," ujarnya.
FPB Sukoharjo sendiri sudah berkomunikasi dengan serikat buruh diberbagai daerah. Hasilnya sama menolak adanya program Tapera karena memberatkan buruh.
"Buruh saat ke Kemnaker nanti juga akan menyampaikan penolakan aturan kerja yang memberatkan buruh," lanjutnya.
Sukarno, mengatakan, kondisi buruh sekarang tidak hanya keberatan atas program Tapera. Tapi buruh mulai muncul kekhawatiran bisa terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca Juga: Mobil pikup tabrak bocah pejalan kaki hingga tewas di Bogor, begini hasil penyelidikan polisi
Kekhawatiran buruh tersebut mengingat kondisi sekarang banyak yang masih berstatus kontrak dan belum pekerja tetap. Dengan status tersebut maka buruh secara sepihak bisa kehilangan pekerjaannya atau diberhentikan pihak perusahaan.
"Ini Tapera baru muncul dan belum berjalan saja sudah luar biasa dampaknya membuat buruh khawatir. Tidak hanya PKH, tapi keluhan teman-teman buruh bisa saja berdampak pada perceraian keluarga karena ekonomi semakin terpuruk," lanjutnya.
Sukarno mengatakan, Tapera akan membuat beban buruh semakin berat. Sebab upah yang diterima terus dipotong dengan nilai besar. Berbagai potongan bersumber dari upah membuat ekonomi buruh terganggu.
"Buruh sudah menyampaikan dampak besar Tapera pada buruh ke DPRD Sukoharjo. Jangan sampai buruh secara sepihak terkena PHK apalagi sampai ada perceraian keluarga akibat ekonomi terpuruk dampak upah yang diterima kecil," lanjutnya.
FPB Sukoharjo sudah meminta kepada buruh untuk tenang atas kondisi yang terjadi sekarang. Sebab penolakan Tapera juga dilakukan oleh buruh di seluruh daerah di Indonesia.