Dalam penanganan tersebut Wawan menegaskan, juga perlu melibatkan pemerintah desa dan kelurahan serta kecamatan. Sebab mereka merupakan pemerintahan terbawah yang dekat dengan warga tinggal di lingkungan kumuh.
"Harus ada komitmen bersama menjadikan lingkungan tetap bersih dan tidak kumuh. Dimulai dari hal terkecil di lingkungan RT dan RW dengan melibatkan warga sekitar," lanjutnya.
Baca Juga: Putri Ayudya Jalani Latihan ala Militer untuk Film Terbarunya '13 Bom di Jakarta'
Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Mengingat permasalahan permukiman yang sangat komplek, pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh memerlukan kolaborasi antara beberapa pihak, yaitu antara pihak pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa/ kelurahan, pihak swasta, pihak masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh menjadi permukiman layak huni antara lain adalah dengan memberikan bantuan Belanja Hibah Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, dimana Dukuh Sengon RT.01 RW.11 Desa Langenharjo Kecamatan Grogol merupakan salah satu lokasi permukiman kumuh yang mendapat bantuan Belanja Hibah untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2023.
Atas dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak antara lain Masyarakat, BKM, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, pekerjaan Belanja Hibah Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh ini dapat terlaksana dengan baik. Saya sangat mengapresiasi atas terlaksananya pekerjaan Belanja Hibah Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Dukuh Sengon RT.01 RW.11 Desa Langenharjo Kecamatan Grogol, yang berupa, Pembangunan saluran drainase dan pengadaan Alat Pemadam Api Berat (APAB), Pengadaan Bak/ tempat sampah 3R (reduce, reuse, recycle), dan Pembangunan jalan lingkungan.
Baca Juga: Sebanyak 600 Atlet Diaspora Telah Terdata di Kemenpora
Semoga sarana dan prasarana yang telah dibangun dan diadakan dapat mengurangi permasalahan permukiman kumuh yang ada yaitu terjadinya genangan air hujan, ketidaktersediaan saluran drainase, ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran, kondisi pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar teknis, serta kualitas permukaan jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. *