Masalah Pelarangan Bukber Pejabat ASN, DPP Partai Golkar Setuju dengan Jokowi

HARIAN MERAPI - Partai Golkar mengapresiasi Jokowi yang meniadakan buka bersama (bukber) bagi pejabat dan ASN selama Ramadhan.

"Semua pihak hendaknya mencermati kembali seperti apa kondisi saat ini dan harus mewaspadai ancaman Covid-19 bisa saja terjadi lagi," demikian ditegaskan Wakil Ketua DPP Partai Golkar H Firman Subagiya, SE, Minggu (26/3/2023).

Menurut legislator dapil Jateng III meliputi Pati, Grobogan, Blora dan Rembang ini, presiden Jokowi membuat keputusan tepat untuk membuat larangan bukber di lingkungan pejabat dan ASN, ini adalah bentuk tanggungjawab Presiden dan adanya sense off crisis dari kepala negara.

Baca Juga: Presiden Jokowi larang pejabat gelar acara buka bersama, ini alasannya

Politikus senior asal Batangan Pati ini mengingatkan, pandemi Covid-19 baru saja usai, namun pemerintah antisipatif, supaya penyakit tersebut tidak berkembang lagi.

"Maka bagi masyarakat dan khususnya para pejabat serta ASN, karena pelayan masarakat kalau dipaksakan bisa saja kemungkinan bisa timbulnya kembali covid atau virus yang lain sangat dimungkinkan, dan kalau itu sampai terjadi maka akan sangat mengganggu terhadap tugas dan pelayanan masyarakat dan juga keuangan negara," kata Firman Subagiya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi melarang pejabat negara, mulai dari tingkat menteri hingga walikota untuk melakukan kegiatan buka bersama selama bulan suci Ramadhan 1444 H atau 2023.

Baca Juga: Ganjar Tolak Israel Berlaga di Piala Dunia U-20 Indonesia

Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.

"Segala sesuatu jangan dipolitisasi dan kita harus apresiasi dan mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut. Apalagi, tantangan ekonomi 2023 masih cukup berat, maka kita tetap harus waspada dalam segala. Kita harus membudayakan positif thinking jangan semua persoalan dipolitisasi, apalagi ini di bulan puasa jangan suudzon kepada Jokowi," tambah Firman Subagiya yang juga menjabat sebagai anggota komisi IV dan Wakil Ketua Poksi Baleg FPG DPR RI. *