Direktur Eksekutif Prasasti, Nila Marita, mengatakan Indonesia sudah memiliki fondasi sistem peringatan dini yang kuat melalui BMKG.
"Sehingga tantangan ke depan adalah memastikan data ilmiah tersebut diikuti kebijakan tata ruang, kesiapsiagaan daerah, serta komunikasi krisis yang terintegrasi," katanya.
Sementara itu Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong peningkatan sistem peringatan dini bencana oleh kementerian dan lembaga terkait.
Pihaknya menekankan pentingnya pembaruan teknologi deteksi dini serta pemetaan kawasan permukiman yang berada di wilayah berisiko tinggi.
“Sinergi antar-lembaga sangat menentukan kecepatan respons di lapangan dan tidak boleh hanya fokus pada penanganan pasca bencana, tetapi juga pencegahan," katanya.
Menjelang akhir tahun BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di sejumlah wilayah. Terkait itu BMKG mengimbau agar peringatan tersebut ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah guna meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat.(*)
