HARIAN MERAPI - Program mulia yang dicanangkan presiden Prabowo Subiyanto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), namun kejadian di Desa Agungmulya kecamatan Juwana, Pati (Jateng) berjalan tidak sempurna. Karena, menunya jauh dari ketercukupan gizi.
Demikian diungkapkan koordinator presidium LSM Dewan Kota, Drs Pramudya Budi, Kamis (11/9/2025).
"Menu yang disajikan terkesan asal-asalan. Sehingga menjadikan selera dan ketercukupan gizi anak, kalah dengan keuntungan penyelenggara (red-mitra)," ucapnya.
Baca Juga: Dua Pelaku Perusakan Pos Polisi dengan Dilempar Molotov di Yogyakarta dan Sleman Diringkus Polresta Yogyakarta, Ternyata Ini Motifnya
Pramudya mengungkap sejumlah wali murid, mengeluhkan menu MBG di Desa Agungmulya, yang jauh dari kata layak.
Selain tidak adanya buah, juga daging yang disajikan, diduga berasal dari remukan daging rendang.
Menurutnya lagi, menu MBG kualitas rendahan di Agungmulya tidak terjadi hanya sehari saja. Namun berlangsung sejak ada pengiriman dari pihak mitra.
"Kualitas menu di Desa Agungmulya berbeda jauh, jika dibandingkan dengan sajian MBG di sekolah yang berada kota Juwana," ujarnya.
Baca Juga: Tanggap Bencana Banjir Bali dan NTT, BRI Peduli Gerak Cepat Salurkan Bantuan
"Kasihan Pak Presiden, karena programnya untuk mencukupi gizi anak sekolah, dikalahkan dengan Mafia MBG," tegas Pramudya.
"Kasus di Agungmulyo tidak bisa dibiarkan terus. OPD atau lembaga terkait, harus segera mengambil langkah tegas," katanya.
"Yakni memberikan sanksi, bahkan kalau perlu memberhentikan kerjasamanya dengan mitra dapur MBG yang nakal dan hanya berorientasi pada keuntungan dengan mengorbankan maksud dan tujuan program MBG," lanjut Pramudya.
"Untuk membantu demi suksesnya program MBG, maka Dewan Kota akan membuka pos pengaduan. Sehingga masyarakat luas bisa melaporkan kenakalan mitra MBG ke pihak yang berwenang," tegasnya.
Baca Juga: Sidak di SPPG Plesungan, Komisi D DPRD Karanganyar berpesan jangan sampai ada keracunan dalam MBG
Humas Koalisi Masyarakat Sipil Pati, Alif Ponari mendukung langkah yang diambil Dewan Kota, yaitu membuka posko pengaduan. Sehingga masyarakat bisa ikut terlibat pengawasan. *
