HARIAN MERAPI - Komisi D DPRD Karanganyar melakukan sidak alias inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Daam kesempatan itu mereka memiminta SPPG mematuhi prosedur standar pengelolaan program makanan bergizi gratis (MBG), guna menghindari kualitas santapan memburuk atau malah memicu keracunan massal.
Satu diantaranya prosedur standar ketepatan waktu pengiriman dan jangan menunda menyantapnya.
Baca Juga: Baznas Karanganyar Salurkan Modal Usaha UMKM Perorangan, Diterima 150 Pelaku Usaha, Ini Jumlahnya
Ketua Komisi D DPRD Karanganyar Ali Akbar mengatakan hal itu usai dirinya dan rombongan melakukan monitoring di SPPG Plesungan Gondangrejo, Rabu (10/9/2025).
Usai insiden keracunan massal di SDN Wonorejo 4 dan salah satu sekolah madrasah di Jeruksawit Gondangrejo pada April lalu, Komisi D ingin melihat lebih dekat apakah ada perbaikan manajemen di SPPG tersebut.
Sidak tersebut diikuti pula Kepala Puskesmas Gondangrejo dan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar.
"SPPG ini melayani 3.500 siswa. Jangan lagi terjadi keterlambatan distribusi. Maksimal 30 menit usai MBG siap, harus sudah terdistribusi ke sekolah. Di sana pun harus juga langsung disantap, jangan ditunda-tunda yang akhirnya membuat kualitas makanan memburuk," kata Ali.
Baca Juga: Kemlu RI Intensif Koordinasi dengan Peru, Usut Tuntas Kematian Staf KBRI Zetro Leonardo
Dalam monitoring itu, Komisi D menyaksikan dapur SPPG ditata secara higienis. Seluruh peralatan memasak langsung dicuci bersih setelah selesai mengolah makanan.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan MBG bagi ibu hamil dan balita di wilayah kerja SPPG Plesungan yang sudah berlangsung dua bulan terakhir. Ia berharap itu mampu menurunkan angka stunting.
Ali mengatakan SPPG Plesungan merupakan pioner dapur pelaksana program MBG di Karanganyar.
Saat ini sudah terdapat 14 SPPG di Bumi Intanpari dari 46 SPPG yang direncanakan didirikan. Komisi D mendorong lainnya segera mengurus persiapan buka dapur SPPG.
Baca Juga: Salatiga Aman tapi Waspada, Walikota Ingatkan Potensi Kerawanan Sektor Perbankan
Puskesmas di lingkungan SPPG juga harus menyiapkan prosedur standar penanganan kejadian luar biasa kasus keracunan massal.
