HARIAN MERAPI - Politik uang dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 menjadi bahan evaluasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sukoharjo.
Evaluasi yang dilakukan Bawaslu Sukoharjo sebagai bagian dari tahap perbaikan pelaksanaan Pemilu tahun 2029 mendatang dengan mengedepankan pendidikan politik masyarakat.
Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dengan Media Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Hotel Tosan Solo Baru, Grogol, Senin (3/2/2025) mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya kami menjaga sinergitas bersama media dalam pelaksanaan pemilu.
Media memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar dan sukses.
Di sisi lain, Bawaslu Sukoharjo menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi sebagai upaya secara internal khususnya terkait edukasi pendidikan politik masyarakat.
Bawaslu Sukoharjo setelah penyelenggaraan pemilu selesai maka akan mengedepankan kegiatan pendidikan politik di kampus dan sekolah.
Edukasi pendidikan politik dengan sasaran masyarakat tersebut ke depan diharapkan lebih tertata.
Terpenting juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
"Ini upaya kami agar pelaksanaan pemilu atau Pilkada bisa tetap berjalan lancar. Terpenting juga masyarakat lebih sadar hak dan politiknya di pemilu selanjutnya," ujarnya.
Bawaslu Sukoharjo berharap evaluasi yang dilakukan sekarang bisa memiliki arti penting untuk pemilu berikutnya.
Dalam evaluasi yang dilakukan Bawaslu Sukoharjo menyoroti terkait adanya pelanggaran yang dilakukan pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 lalu.
