HARIAN MERAPI - Ketua Komisi A Bidang Hukum Pemerintahan DPRD Salatiga, M Miftah mengungkapkan bahwa jadwal klarifikasi terhadap Dinas Kominfo Salatiga terkait dengan kemelut pemasangan logo Pemkot Salatiga pada acara syukuran wayangan paslon terpilih Pilkada Salatiga 2024 segera dilakukan dan ditindaklanjuti.
“Jadwal klarifikasi kepada Dinas Kominfo Salatiga sudah kami rancang namun untuk jadwal dan waktunya kami masih menunggu arahan dari Ketua DPRD Salatiga,” kata M Miftah kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (23/1/2025) siang.
Ditanya apakan pihak penyelenggara yang mengadakan acara syukuran dan wayang oleh paslon terpilih akan diklarifikasi untuk menambah data?, Miftah mengaku hingga saat ini belum ada arah ke sana tetapi hanya terbatas kepada Dinas Kominfo Salatiga terlebih dahulu.
“Belum ke arah sana sesuai hasil kesepakatan Komisi A yang diundang satu dulu,” katanya.
Dikatakannya, untuk yang lain mungkin akan dipanggil sesuai mitra komisi masing-masing di DPRD Salatiga, semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut (Wayangan) beberapa lalu itu di alun-alun Salatiga.
Sementara itu, dari Dinas Kominfo Salatiga, sampai Kamis (23/1/205) belum ada tanggapan mengenai kemelut ini.
Kemelut soal laporan Bawaslu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait netralitas ASN pada saat pemasangan logo Pemkot Salatiga pada acara syukuran wayangan paslon 01 pada Pilkada Salatiga 2024 memanas dan berbuntut pernyataan pedas Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Yasip Khasani, Selasa (21/1/2025) sore di Hotel Laras Asri Salatiga.
Yasip menegaskan kecewa dan tersinggung atas langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan pemeriksaan dan laporan beberapa staf ASN ke BKN.
"Mengapa saya selaku pembina kepegawaian di Pemkot Salatiga tidak diberitahu. Saya kecewa dan tersinggung. Kalau anak buah saya salah saya yang bertanggung jawab," tandas Yasip Khasani di hadapan puluhan peserta kegiatan evaluasi pengelolaan logistik Pilkada Salatiga 2024, yang digelar KPU Salatiga.
Soal ada peserta Pilkada yang syukuran dan wayang di Lapangan Pancasila beberapa waktu lalu, penyelenggara telah membayar retribusi kepada daerah.
Baca Juga: Uji Coba Penutupan Plengkung Gading, Kraton Yogyakarta Janji Tak Usir Pedagang
Yasip hubungan antara dirinya dan Bawaslu Salatiga diakuinya tidak baik-baik saja.
