HARIAN MERAPI - Klaim BPJS Kesehatan oleh RSUD Kartini Karanganyar tahun 2024 belum semuanya tertagih. Komisi D DPRD Karanganyar siap menjembatani masalah itu.
Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Ali Akbar mengatakan pihaknya siap membuka ruang audiensi antara manajemen BPJS Kesehatan dengan RSUD Kartini.
Ia meminta manajemen RSUD Kartini menyiapkan data-data pendukung klaim saat berhadapan dengan BPJS Kesehatan nanti di forum mediasi.
Baca Juga: Warga Gamping Dikejutkan Penemuan Mayat Lansia, Ini Kronologinya
"Sebenarnya data klaim dari RSUD itu teratur. RSUD juga pro aktif dengan semua regulasi. Saya sudah sampaikan ke direktur RSUD agar menyiapkan data-data klaim yang terpending," katanya, Senin (13/1/2025).
Ia berharap dalam mediasi yang akan diagenda segera, manajemen BPJS Kesehatan bersedia memberikan klarifikasi atas tagihan-tagihan yang tertunda dibayarkan ke RSUD Karanganyar.
"Segera kami agendakan mediasinya. Kita hadirkan juga dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan perwakilan Puskesmas serta faskes dari klinik swasta," katanya.
Sementara itu Kabid Keuangan RSUD Kartini, Mulyadi mengatakan pembayaran klaim tak diterima penuh sejak Juni 2024. Hingga akhir 2024, tagihan klaim asuransi baru terbayar sekitar 60 persen.
"Pemasukan menurun. Padahal pendapatan kita, paling banyak dari BPJS," katanya.
Mulyadi mengatakan banyak persyaratan yang harus dipenuhi RSUD untuk bisa mencairkan klaim asuransi. Namun tak semua tindakan ke pasien masuk kriteria asuransi. Kini, data-data penagihan sedang dibenahi.
RSUD mengupayakan problem keuangan ini tak mengganggu pelayanan ke pasien.
"Komitmen RSUD melayani pasien diutamakan. Kita memang sedang mengalami masalah keuangan tapi tak boleh mengganggu layanan ke pasien. Pak direktur sudah menekankan hal ini," katanya.
Baca Juga: AS optimis kesepakatan pembebasan sandera Gaza segera terwujud, ini alasannya
Untuk menambal kewajiban rutin akibat belum dibayarkannya klaim, RSUD menunda sejumlah belanja modal dan belanja rutin.
