HARIAN MERAPI - Pemkab Sukoharjo mencatat hingga akhir tahun 2023 lalu masih ada 8.799 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan pada tahun 2024 ini dilakukan penanganan terhadap 1.396 unit RTLH.
Artinya hingga akhir tahun 2024 nanti jumlah RTLH tersisa tinggal 7.403 unit RTLH. Pemkab Sukoharjo kebut Penuntasan RTLH dengan berusaha memenuhi rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Lanjar Budi Wahono, Minggu (1/9) mengatakan, kondisi RTLH di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, dana desa, CSR Bank Jateng dan Baznas, Pemkab Sukoharjo sudah menangani 1.954 unit RTLH.
Baca Juga: Mimpi Susi untuk menjadi dokter terkabul, anak petani jagung asal Lombok itu lulus dari UM Surabaya
Berdasarkan data hingga akhir tahun 2023 diketahui masih tersisa 8.799 unit RTLH yang belum tertangani.
Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 melalui berbagai sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo akan menangani total 1.396 unit RTLH.
Rinciannya, penerima manfaat bantuan peningkatan RTLH sumber Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.000 orang, penerima manfaat bantuan peningkatan RTLH dari sumber Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) Provinsi Jawa Tengah sebanyak 250 orang.
Kemudian penerima manfaat bantuan peningkatan kualitas RTLH dari sumber Bantuan APBD Kabupaten Sukoharjo sebanyak 102 orang, penerima manfaat bantuan pembangunan baru backlog (PB backlog) sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 34 orang.
Baca Juga: Pantauan harga kebutuhan pokok hari ini : Minyak goreng turun, cabai jadi tak lagi pedas
Sedangkan penerima manfaat bantuan pembangunan baru relokasi (PB relokasi) sumber dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10 orang.
Pemkab Sukoharjo melaksanakan program penanganan 1.396 unit RTLH dengan penerima manfaat di 12 kecamatan dan 85 desa dan kelurahan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumah warga sekaligus mengurangi angka RTLH Kabupaten Sukoharjo.
"Kegiatan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Sukoharjo dalam menangani kemiskinan dan permukiman kumuh melalui program peningkatan kualitas RTLH dan pembangunan baru," ujarnya.
Program peningkatan kualitas RTLH ini dimaksudkan untuk membantu meningkatan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Sukoharjo sehingga secara bertahap Kabupaten Sukoharjo dapat terbebas dari permasalahan RTLH dan kebutuhan rumah.
"Program ini dijalankan untuk menuntaskan permasalahan RTLH dan kebutuhan rumah di Kabupaten Sukoharjo terlebih untuk tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026," lanjutnya.
