HARIAN MERAPI - Pemerintah daerah tidak lepas tangan terkait persoalan hosting fee yang harus dibayarkan ke Dorna Sports sebesar Rp231 miliar, seiring penyelenggaraan MotoGP Seri Indonesia, di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 27-29 September 2024.
Pengamat ekonomi yang juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram) Dr Muhammad Firmansyah mengatakan, nilai hosting fee yang mencapai Rp231 miliar tidak sedikit. Meski demikian, menurut Firmansyah, MotoGP harus bisa berjalan.
"Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat dan pemda, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini," kata Firmansyah, di Mataram, Selasa (27/8/2024).
Menurut Firmansyah, ajang MotoGP adalah pertaruhan bagi Indonesia. Pasalnya, terkait nama Indonesia di mata dunia dan kredibilitas negara jadi taruhan.
Baca Juga: Bisakah mengelola tambang tanpa merusak alam? Begini pandangan Muhammadiyah....
"Dunia akan beranggapan, mau selenggarakan kegiatan tapi tidak punya uang. Tentu negara akan malu," ujarnya seperti dilansir Antara.
Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu duduk bersama dengan pemda. Kemudian membahas berapa sisa anggaran yang ada dan berapa yang mungkin bisa dibayar, sehingga MotoGP kali ini bisa dilaksanakan di NTB.
Firmansyah mengatakan, jika tidak bisa dibayar, berbagai konsekuensi menanti. Di samping harus membayar penalti yang nilainya ratusan miliar rupiah, juga konsekuensi lain dan paling buruk adalah keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.
"ITDC tentu saja perlu mutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu yang mepet begini. Bila tidak bayar dapat charge dari pihak Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar rupiah juga akhirnya. Mungkin saja ada konsekuensi lain yang menyertai, misalnya keberlanjutan kegiatan di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan," ujar Firmansyah.
Baca Juga: Gadis 16 tahun dijual ke lelaki hidung belang, dibongkar di Hotel Palapa Salatiga
Menurutnya, secara ekonomi, MotoGP tentu bermanfaat bagi daerah. Multiplier effect itu ada dan relatif besar. Tapi masalahnya tidak banyak yang menjelma jadi pendapatan asli daerah (PAD) atau langsung masuk kas. Ini sebagian dirasakan pemda. Bagi pemda mungkin penghasilan PAD yang dapat dibelanjakan tahun depan lebih utama dari angka-angka makro. Karena APBD daerah-daerah ini relatif kecil.
Oleh karena itu, selain memastikan MotoGP Mandalika di tahun ini bisa berjalan, pembenahan kelembagaan untuk MotoGP Mandalika tahun 2025 juga harus jadi perhatian.
"Tahun 2025 harus telah punya kelembagaan yang secara fokus selenggarakan MotoGP dengan berbagai syaratnya, kembangkan ekonomi kawasan dan daerah-daerah di NTB. Misal dengan pengembangan produk dan ajang penyerta. Sehingga MotoGP dapat secara nyata dirasa, oleh daerah pun oleh masyarakat," katanya pula.
Ciri kelembagaan ekonomi yang belum layak itu ketika tidak jelas siapa lakukan apa. Lebih parah lagi, bila aturan main itu sebenarnya ada, tapi tidak dijalankan.
Baca Juga: Sesosok mayat tertindih sepeda motor ditemukan di Selokan Mataram, masyarakat geger
