"Pola di atas pasti lahirkan ketidakpastian. Ketidakpastian, berpotensi kegiatan mandeg. Bila belum pasti, belum diikat oleh aturan main yang jelas, akan jadi masalah di waktu-waktu akhir, ketika masing-masing pihak tidak sepakat," kata Firmansyah.
Martabat Bangsa
Guru Besar Sosiologi Universitas Mataram Prof Lalu Wiresapta Karyadi menambahkan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika bukan hanya persoalan ekonomi atau bisnis olahraga semata. Tetapi MotoGP Mandalika telah menjelma menjadi citra dan martabat bangsa Indonesia.
"Mandalika, Pulau Lombok, NTB, dan Indonesia semakin menjadi perhatian dunia karena ajang MotoGP tersebut. Bukankah ini juga merupakan promosi untuk pengembangan pariwisata dan lain-lain. Jadi dalam hemat kami sebagai warga NTB, penyelenggaraan MotoGP 2024 adalah keniscayaan, harus terlaksana," kata Lalu Wiresapta.
Sejak pertama kali digelar pada 2022, ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika, telah membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia dan NTB.
Baca Juga: Husnudzan kepada Allah SWT kunci raih kebahagiaan hakiki
Pada 2023, 'multiplier effect' MotoGP secara nasional mencapai Rp4,3 triliun dan Rp4,5 triliun di 2022. MotoGP Mandalika 2023, berdampak positif terhadap kinerja 'ouput' bidang pariwisata di level nasional sebesar 0,019 persen hingga 0,023 persen. Juga terhadap penyerapan tenaga kerja bidang pariwisata di level nasional sebesar 20.233 orang hingga 24.030 orang.
Khusus Lombok Tengah, yang menjadi lokasi ajang MotoGP yakni Mandalika, pada 2023 mendapatkan kenaikan aktivitas ekonomi terkait pariwisata sebesar 13,45 persen dan berkontribusi terhadap PDRB sebesar 7,97 persen.
Selain itu, penyelenggaraan MotoGP juga mampu membangun merek dan citra baik Indonesia, khususnya NTB sebagai destinasi super prioritas.
Dampak penyelenggaraan MotoGP di Mandalika dan pengembangan KEK tersebut, harus terus berlanjut sehingga semua pihak, khususnya pemda harus memberikan dukungan.
Baca Juga: Jelang Pilkada Gunungkidul, paslon bupati wakil bupati Endah S - Joko daftar ke KPU
Saat ini, PT ITDC, telah memiliki lisensi untuk menyelenggarakan MotoGP hingga 2040. Terkait hal itu, ITDC memerlukan dukungan pemerintah pusat dan pemda untuk pembayaran hosting fee MotoGP.
Hosting fee atau komitmen fee adalah biaya yang harus dibayar promotor untuk menggelar MotoGP ke Dorna Sports selaku pemegang hak komersial eksklusif MotoGP. Biaya hosting fee MotoGP 2024 sebesar 12.849.638 Euro atau Rp231,29 miliar sudah termasuk PPh dan PPN. Di luar hal tersebut, masih ada organizer fee sekitar Rp100 miliar yang selalu menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh ITDC.
Besarnya nilai hosting fee tentu menjadi beban yang semakin berat bagi ITDC. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, terutama Pemprov NTB maupun Kabupaten Lombok Tengah, sangat diperlukan dalam penyelenggaraan MotoGP.