HARIAN MERAPI - Pemkab Sukoharjo genjot program penanggulangan kemiskinan. Upaya dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Termasuk juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membantu menjalankan tiga strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Minggu (14/7/2024) mengatakan, Pemkab Sukoharjo masih serius dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Berbagai upaya dilakukan dengan melibatkan OPD Pemkab Sukoharjo, swasta dan pihak terkait lainnya. Hal ini dilakukan mengingat penanggulangan kemiskinan bukan saja menjadi tugas pemerintah.
Pemkab Sukoharjo pada tahun 2023 lalu dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo, terdapat tiga strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan yang diimplementasikan pada 40 program, 58 Kegiatan dan 127 sub kegiatan yang tersebar pada 15 OPD dengan jumlah total anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp194.958.271.859,00.
Baca Juga: Pilkada 2024, Bacabup Etik Suryani dan Bacawabup Eko Sapto targetkan menang pilkada 85 persen
"Hasil tingkat kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 7,58% mengalami penurunan 0,03% dari tahun 2022 sebesar 7,61%," ujarnya.
Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 ini masih menjalankan tiga strategi penanggulangan kemiskinan tersebut. Termasuk juga melibatkan pihak terkait lainnya.
Keterlibatan tersebut seperti dilakukan oleh Baznas Sukoharjo dengan memberikan bantuan modal usaha, bantuan peralatan usaha seperti gerobak angkringan, gerobak gorengan, gerobak ayam goreng dan lainnya. Keberadaan bantuan tersebut membuat warga memiliki pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Baca Juga: Mampukah satgas penurunan harga tiket pesawat bisa turunkan tarif yang saat ini mahal?
Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo melalui OPD terkait. Salah satu kegiatannya yakni dengan pelatihan, pendampingan dan penyaluran KUR sebagai modal usaha pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk pedagang pasar tradisional.
"Pemberdayaan ekonomi masyarakat terus digenjot melalui sektor UMKM dan pedagang kecil," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo juga genjot penanggulangan kemiskinan dengan membuka kesempatan lapangan kerja melalui investor yang masuk ke daerah membuka industri. Kebutuhan pekerja di sektor industri sangat besar dan bisa dimanfaatkan warga Sukoharjo.
"Dengan bekerja baik di sektor formal maupun berwirausaha sendiri maka bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian maka secara otomatis angka kemiskinan bisa terus turun," lanjutnya.
Baca Juga: Gumuk Pasir Parangtritis, Geopark Jogja yang memiliki keunikan berupa bulan sabit terbalik
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Pemkab Sukoharjo sudah bersinergi dengan jajaran Muspida Sukoharjo, swasta dan pihak terkait lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. Bantuan seperti diberikan dalam bentuk rehab rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan infrastruktur jalan hingga pedesaan, pelatihan kerja dan lainnya.
Angka kemiskinan terus ditekan oleh Pemkab Sukoharjo dimulai dari tingkat bawah yakni desa dan kelurahan. Warga yang masuk kategori kurang mampu mendapatkan pendampingan penuh termasuk pemberian bantuan.
