HARIAN MERAPI - Puluhan anggota Paguyuban Dukuh se-Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Cokro Pamungkas, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, Jalan Merbabu, Beran, kalurahan Tridadi, Sleman, Jumat (26/1/2024).
Sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mereka menuntut dan mendesak transparansi terkait penyediaan snack saat pelantikan KPPS pada Kamis 25 Janurai 2024 yang dinilai tidak layak.
Ketua Paguyungan Dukuh Cokro Pamungkas Sleman, Sukiman Hadiwijoyo, menyampaikan, para KPPS mengeluhkan fasilitas snack yang tidak layak, bahkan dinilai seperti snack sripah (lelayu).
Baca Juga: Gedung Linggarjati, saksi bisu perjuangan Indonesia
Kondisi ini diperparah tidak disediakan makan siang hingga uang transport.
`
“Sebagai warga Sleman, kita sebenarnya malu atas kejadian ini. Kok bisa terjadi seperti ini ? Snack yang dibagikan ke KPPS telah dipandang kurang wajar. Sehingga timbul lagi pertanyaan, kok tidak ada uang transportnya?,” katanya.
Perwakilan kepala dukuh yang lain, Suparjo menegaskan, pembentukan KPPS adalah sebagian besar yang mencari adalah dukuh. Sehingga mereka mempunyai moral untuk membela rakyatnya.
Begitu pula terkait snack yang sangat tidak layak saat pelantikan KPPS, pihaknya meminta kejelasan dan transparansi KPU Sleman.
Baca Juga: Sepuluh ayat Al-Quran tentang pertemanan, di antaranya larangan berteman dengan setan
“KPU Sleman sudah mengklarifikasi ke beberapa media, katanya yang salah vendor (penyedia jasa). Kalau vendor yang salah, KPU harus menuntut. Tetapi saya menduga ada penyebab lain yang ikut salah. Mosok uang RP 15.000 hanya untuk beli snack seharga Rp 2.500,” ujarnya.
Suparjo menegaskan, jika KPU Sleman masih melakukan kesalahan, maka pihaknya tidak akan ikut campur dalam pembentukan KPPS. Mereka lebih baik tidur atau sebagai penonton, KPU dapat mencari warga yang bersedia menjadi anggota KPPS.
Di samping soal konsumsi, pihaknya juga meminta KPU Sleman memastikan honor KPPS juga dibayarkan tepat waktu. Hal ini berkaca pada pengalaman Pemilu 2019 yang terjadi keterlambatan pembayaran honor KPPS.
Anggota KPPS lainnya, Ahmadi Riyanto, menegaskan bahwa anggota KPPS sebenarnya tidak kekurangan soal makanan. Namun, yang dipermasalahkan adalah pemotongan anggaran dalam pengadaan snack maupun fasilitas lainnya.
Baca Juga: Jelang Tandang IBL 2024 ke Surabaya, Para Rookie Bima Perkasa Jogja Tambah Waktu Gym
Ahmadi menegaskan, jika tidak ada transparansi dan langkah serius dari KPU Sleman, KPPS siap untuk mundur serta tidak akan terlibat lagi dalam pelaksanaan Pemilu selanjutnya. Anggaran yang telah dipersiapkan untuk KPPS adalah hak dari rakyat yang dikelola pemerintah dan dikembalikan dan dirasakan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang pantas pada saat pelantikan KPPS secara serentak di Kabupaten Sleman.
