HARIAN MERAPI - Bawaslu RI mengingatkan pada Bawaslu daerah akan dihadapinya irisan tahapan Pemilu 2024 dan Pemilihan (pilkada) 2024.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan perlunya jajaran Bawaslu daerah mempersiapkan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan efisien.
""Yang perlu dipastikan adalah kesiapan penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu mulai dari pusat hingga tingkat 'ad hoc' (sementara). Ini karena akan ada ada irisan tahapan pemilu dan tahapan pemilihan yang membuat beban kerja bertambah," kata Bagja, sebagaimana diunggah dalam laman bawaslu.
Baca Juga: ASN Pemda DIY Dilarang Like, Comment dan Share Medsos Capres serta Caleg Peserta Pemilu 2024
Bawaslu RI menggelar Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Aceh di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023) malam.
Dalam menghadapi irisan tahapan tersebut, Bagja meminta jajaran Bawaslu Provinsi mempersiapkan jajaran pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota hingga tingkat 'ad hoc'.
Bagja mengemukakan perlu strategi menghadapi pengawasan pemilu yang berbarengan dengan pengawasan pilkada.
Baca Juga: Wacana duet Prabowo-Ganjar, Habiburokhman: Tidak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres
Dicontohkan jika terjadi pilpres putaran kedua itu sekitar akhir Juni yang juga merupakan tahapan kampanye pilkada. Kalau seperti itu, hati-hati. Karena selain sengketa hasil di MK juga ada sengketa proses pilkada," kata alumni hukum dari Universitas Indonesia.
Dia mengungkapkan, dalam pilkada kemungkinan bakal terjadi banyak konflik.
Sengketa pencalonan diprediksi akan banyak. Kalau akses Silon (Sistem Informasi Pencalon) terbatas itu juga akan bisa memunculkan sengketa dalam penetapan DCT (daftar calon tetap).
Untuk itu, Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu daerah dapat melakukan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.
"Ketua adalah pengampu pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan yang membagi tugas-tugas pengawasan ke divisi atau bagian. Kita juga sedang mengusulkan tak perlu lagi perekrutan Panwascam, tetapi kalau bisa honornya dilebihkan untuk arsiran (irisan) pemilu dan pilkada," katanya kepada peserta yang sebagian besar adalah Ketua Bawaslu Provinsi dari sejumlah provinsi di Indonesia. *
