Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah Gulirkan Insentif Pajak Penjualan Barang Mewah, Termasuk Mobil LCGC

- Selasa, 18 Januari 2022 | 13:28 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Dokumentasi Humas Setkab/ Rahmat)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Dokumentasi Humas Setkab/ Rahmat)

JAKARTA, harianmerapi.com - Pemerintah akan memperpanjang insentif fiskal properti berupa PPN yang ditanggung (PPN DTP) sampai dengan bulan Juni 2022.
Rumah susun atau rumah tapak yang nilainya Rp2 miliar diberikan PPN DTP sebesar 50 persen yang diperhitungkan sejak awal kontrak. Diharapkan rumah bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan.

Sedangkan properti yang harga jualnya Rp2-5 miliar mendapatkan PPN DTP sebesar 25 persen.

"Yang sudah disetujui bapak presiden yang pertama terkait dengan insentif fiskal properti atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah ini disiapkan bahwa perpanjangannya akan dilakukan sampai Juni 2022," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Selasa (18/1/2022).

Baca Juga: 763 Pengendara Terjaring Tilang Elaktronik di Sukoharjo, Didominasi Pemotor Tak Pakai Helm

Dijelaskan, pemerintah juga akan memberikan fasilitas tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sektor otomotif kendaraan dengan harga penjualan di bawah Rp 200 juta seperti mobil low cost green car atau LCGC.

“PPnBM-nya sekarang adalah 3 persen di mana di kuartal pertama diberikan fasilitas nol persen artinya 3 persen ditanggung pemerintah, di kuartal kedua itu 2 persen ditanggung pemerintah, di kuartal ketiga adalah 1 persen ditanggung pemerintah, dan di kuartal keempat bayar penuh yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3 persen,” jelas Airlangga.

Sedangkan untuk otomotif kendaraan dengan harga Rp200-250 juta dengan tarif PPnBM 15 persen maka PPnBM akan ditanggung pemerintah sebesar 50 persen di kuartal pertama.

Baca Juga: Update Info Vaksinasi Booster di Temanggung, Simak Lokasinya di Sini

“Di kuartal pertama diberikan 50 persen ditanggung pemerintah sehingga masyarakat membayar 7,5 persen dan di kuartal kedua sudah mulai membayar full di 15 persen,” jelasnya.*

 

Halaman:

Editor: Herbangun Pangarso Aji

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X