Untuk mengantisipasi ancaman ini, fokus pengawasan tidak hanya ditekankan pada kepatuhan administrasi semata, tetapi juga mencakup efektivitas tata kelola, identifikasi dini, dan diseminasi lesson learnt insiden dan gangguan siber kepada seluruh pihak terkait.
Pendekatan pengawasan juga ditempuh baik melalui metode onsite maupun offsite.
Syahril Ramadhan selaku Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan PPATK pada sesi ketiga memaparkan urgensi keamanan sistem pembayaran di Yogyakarta didorong oleh besarnya pangsa sektor pariwisata, transaksi remitansi, perjalanan umrah, dan pendidikan yang merupakan salah satu target utama kejahatan digital.
Lebih lanjut, dampak yang timbul tidak hanya sebatas kerugian finansial, tetapi juga potensi merusak kepercayaan terhadap daerah tersebut.
Baca Juga: Truk Muatan Pasir Rem Blong Tewaskan Kernet Truk Gas di Kuta
ASPI mencatat setidaknya ada 10 modus scam yang perlu diwaspadai oleh masyarakat dan industri.
Sesi penyampaian materi ditutup oleh Kepala IT dari ASPI, Dodi Soewandi yang mengungkap bahwa aspek yang paling rentan pada kasus cybercrime adalah people dan process.
Sehubungan dengan hal tersebut, peran industri dinilai krusial dalam turut membangun ketahanan dan keamanan sistem pembayaran.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama bahwa kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak merupakan prasyarat dalam menjaga ketahanan sistem pembayaran nasional dari ancaman kejahatan digital yang kian canggih.
Baca Juga: Kerugian Negara Rp 600 Juta, Kejari Sukoharjo Tetapkan IYT Jadi Tersangka Dugaan Korupsi PT PNM
Sejalan dengan semangat tersebut, Bank Indonesia bersama seluruh stakeholder berkomitmen untuk tidak hanya memperkuat kerangka kebijakan dan pengawasan, tetapi juga mendorong kebiasaan kolektif yang aman dan waspada di tengah masyarakat. *
