HARIAN MERAPI - Sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan mandat UUP2SK kepada Bank Indonesia guna memastikan keamanan, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran, Bank Indonesia DIY menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Pengawasan dengan mengusung tema “Membangun Kapasitas untuk Menghadapi Ancaman Risiko Keamanan Digital Sistem Pembayaran”.
Acara ini bertujuan untuk mentransmisikan arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia, meningkatkan literasi dan awareness publik terkait ancaman kejahatan digital, sekaligus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menjaga integritas sistem pembayaran nasional.
Mengundang 4 narasumber kompeten dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran/DKSP (BI), Departemen Surveilans Sistem Pembayaran & Pelindungan Konsumen/DSPK (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK, serta Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia/ASPI pada Selasa, 11 November 2025 di Hotel Tentrem Yogyakarta.
Baca Juga: Akibat cuaca ekstrem, sebanyak 24 desa di Cilacap terdampak banjir-longsor
Kegiatan dibuka oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Hermanto dan diikuti sebanyak 106 peserta undangan yang berasal dari berbagai stakeholder terkait.
Di antaranya Aparat Penegak Hukum dan instansi pemerintah daerah, Penyelenggara Sistem Pembayaran (KUPVA BB dan PJP LR) di wilayah kerja Bank Indonesia DIY, dan representatif kelompok masyarakat pengguna atau mitra strategis dalam ekosistem sistem pembayaran digital.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Hermanto, dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa “Sistem pembayaran adalah urat nadi perekonomian sehingga pengawasan yang berkelanjutan menjadi krusial untuk memastikan kelancaran dan keamanannya".
"Berbeda dengan kebijakan moneter BI yang bersifat countercyclical, kebijakan sistem pembayaran BI cenderung procyclical terhadap siklus bisnis dengan tetap memerhatikan aspek keamanan, kemudahan, inklusivitas, dan efisiensi," lanjutnya.
Baca Juga: Satgas Cs-137: Produk Olahan Charoen Pokphand Indonesia Aman dari Cesium
"Untuk merealisasi aspek-aspek tersebut diperlukan konsensus bersama,” imbuhnya.
Dalam sesi pertama diskusi panel menghadirkan Mutiara Syifaus Shabrina dari DKSP - BI yang menyampaikan bahwa kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong efisiensi, inklusi, dan tata kelola ekonomi yang lebih baik.
Strategi ini diwujudkan melalui lima inisiatif utama Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yaitu Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital.
Baca Juga: AirNav Prediksi Puncak Pergerakan Lalu Lintas Udara Nataru Mulai 19 Desember 2025
Sejalan dengan BSPI 2030, BI memperkuat pengawasan APU PPT yang kini diintegrasikan sejak awal proses kebijakan.
Langkah-langkah ini krusial guna menjaga kepercayaan konsumen di tengah maraknya isu fraud.
Sesi Kedua diisi oleh narasumber dari DSPK - BI, Lydia Anggun, yang menyoroti bahwa tren kejahatan siber global terus meningkat dan jenisnya semakin beragam.
Baca Juga: Ini pentingnya remaja mengenali emosi guna menentukan pilihan hidup
Sektor keuangan dan perbankan, bersama dengan sektor pemerintahan, menjadi target utama serangan cyber di Indonesia.
