ISU seputar korban judi online mendapat bantuan sosial dari pemerintah masih menjadi perbincangan hangat masyarakat. Kali ini usulan datang dari Wapres Ma’ruf Amin. Ia mengusulkan bila bansos digunakan untuk berjudi, maka dicabut. Sementara Presiden Jokowi justru lebih tegas, tak ada bantuan untuk korban judi, entah itu keluarga maupun pelaku.
Ini berawal dari usulan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang mengusulkan agar keluarga korban judi online diberi bantuan sosial, yakni dengan memasukkan mereka ke dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Usulan ini menuai kontroversi. Bahkan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tak ada anggaran untuk itu.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas judi online. Terbukti, judi membuat orang menjadi melarat. Namun, bagaimana dengan mereka yang kaya raya atau kelebihan harta ? Bagi golongan ini mungkin tidak ada pengaruh, karena masih memiliki harta kekayaan. Tapi, ada pula yang awalnya kaya menjadi bangkrut setelah kalah judi. Inilah yang kemudian hendak diusulkan mendapat bantuan. Terlepas, keluarga atau pelaku, tetap saja terkait dengan perjudian, sehingga menimbulkan kontroversi.
Di tengah kontroversi, muncul usulan Wapres soal bansos dicabut bila untuk berjudi. Tentu hal ini sangat baik, tentu dengan asumsi orang itu telah diberi bansos terlebih dahulu. Apa yang disampaikan Wapres lebih menekankan pada aspek pemanfaatan, yakni bansos tak boleh digunakan untuk berjudi. Bila digunakan untuk berjudi, maka dicabut. Tentu bila ketahuan, bila tidak, semua berjalan biasa saja.
Kiranya, yang perlu ditegaskan bahwa penerima bansos adalah orang yang memang berhak mendapat bantuan, bukan hanya miskin, namun juga tidak berbuat kriminal. Perampok misalnya, tentu tak berhak mendapatkan bansos.
Lantas, bagaimana dengan keluarganya ? Selagi keluarga dalam kondisi tidak berdaya, miskin dan taak mampu melawan kejahatan yang dilakukan kepala keluarga, maka dipertimbangkan untuk tetap mendapatkan bansos.
Baca Juga: Viral di media sosial, pasangan lelaki dan perempuan curi burung terekam CCTV
Sebaliknya, bila keluarga menoleransi kejahatan yang dilakukan kepala keluarga, sebaiknya memang tak perlu diberi bansos. Ini sekaligus untuk memberi pelajaran kepada keluarga bahwa kejahatan tak boleh dibiarkan, tak boleh ditoleransi. Yang jelas, jangan sampai pemberian bansos salah sasaran, diterima oleh orang yang tidak berhak. (Hudono)
