TURI (MERAPI)- Tragedi susur sungai Sempor di Turi, Sleman yang menewaskan 10 siswi SMPN 1 Turi masih berdampak luas hingga kini. Akibat kejadian itu, sebagian besar kegiatan di objek wisata tersbeut dibatalkan yang berujung pada keberlangsungan warga yang menggantungkan pendapatan dari wisata Sungai Sempor.
Sebelumnya Bupati Sleman, Sri Purnomo sudah mengintruksikan untuk menutup seluruh kegiatan ekstrakulikuler di luar sekolah pasca tragedi susur sungai Sempor beberapa waktu lalu. Akibatnya sejumlah agenda yang sudah terjadwal di beberapa desa wisata juga ikut dibatalkan dan membuat pihak pengelola merugi besar.
Ketua desa wisata Garongan, Agus Sugiyarto (42) menyebut sudah ada 52 event yang dibatalkan pasca keluarnya instruksi bupati. Padahal bulan Maret dan April merupakan bulan di mana banyak agenda perkemahan maupun kegiatan outbound yang sering dilakukan oleh sejumlah sekolah.
"Sampai hari ini (kemarin), konfirmasi cancel hampir ada 52 event atau instansi, itu hanya di desa wisata Garongan saja. Dari event itu jumlah peserta hampir 6.500 orang. Potensi kerugian kami sendiri mencapai Rp 350 juta," ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (11/3).
Agus yang juga sebagai ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wonokerto, Kecamatan Turi membenarkan jika mayoritas booking kegiatan di desa wisata berasal dari kalangan pendidikan yaitu TK, SD, SMP dan SMA. Sementara untuk kalangan instansi maupun mahasiswa hanya sedikit yang melakukan kegiatan di desa wisata sehingga tidak terlalu berefek banyak.
"Di desa wisata lain saja itu bisa sampai 100 persen seluruh agendanya yang dibatalkan," jelasnya.
Namun menurut Agus tidak hanya pihak pengelola saja yang merugi, sejumlah kru lapangan yang biasa merawat dan bertugas saat kegiatan juga ikut kena imbasnya. Mayoritas mereka adalah warga desa setempat yang sudah berkomitmen untuk bekerja penuh di desa wisata.
"Kalau di tempat saya, mereka dari awal sudah komitmen di kegiatan ini dengan meninggalkan pekerjaan yang lama. Kemudian ada gaji pokok untuk pengelola juga dan kru itu ada 25 orang. Agak berat bagi kami untuk kelanjutan ini, karena sebagian besar mengandalkan dari hasil pariwisata," terangnya.
Disebutkan Agus, jika gaji kru lapangan itu sesuai dengan standar upah minimum regional (UMR) dan dibayar tiap bulan. Sedangkan untuk pengelola, hitung-hitungannya sesuai dengan jumlah event yang diadakan dan kemudian dibagi.
"Nanti masih ada bagian ke kelurahan untuk PAD Desa dengan hitungan 70 - 30 persen dari hasil yang didapat. Kalau tidak ada event seperti ini ya desa juga tidak dapat apa-apa," ujarnya.
Dengan tidak adanya pemasukan selama beberapa bulan ke depan, Agus dan pengelola yang lain hanya bisa berharap dari anggaran kas yang masih tersisa. Diperkirakannya hanya sekitar satu hingga dua bulan pihaknya bisa menggaji kru yang sering datang untuk membersihkan dan merawat lokasi desa wisata.
"Mungkin dua bulan lagi kita akan meliburkan kru. Karena kalau dipaksakan operasionalnya nanti membengkak, dan kas kita habis malah tidak bisa menjalankan usaha lagi," tandasnya.
Tak hanya pengelola dan kru saja, sejumlah penjaja kuliner yang menggantungkan hidupnya di tempat tersebut juga terancam. Karena tidak adanya aktivitas, tentu saja mereka tidak akan bisa menjajakan makanannya.
Kedepan, pihaknya sedang mencari solusi agar desa wisata tetap mendapatkan pemasukan terutama untuk bisa menggaji seluruh pengurus dan kru. Salah satunya mengganti segmen pasar yang selama ini ke pelajar, coba diganti ke segmen keluarga maupun komunitas.
"Kita sudah merencanakan untuk mengubah segmen pasar. Tapi masih rencana belum bisa dilaksanakan, seperti outbound family camp yang pesertanya bukan anak anak sekolah. Kemudian kita mencari solusi income, masih ada modal sedikit di kas nanti per orang kita belikan kambing, supaya lokasinya bisa juga buat ternak. Tapi itu tentu berat juga bagi kami," tutupnya.(C-8)
