-
KPI Wilayah DIY dan caleg perempuan saat mengadakan media briefing.(MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
JETIS (MERAPI)- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah DIY bekerja sama dengan caleg
perempuan sepakat untuk mendorong terciptanya program perlindungan sosial yang inklusif dan
responsif gender. Pasalnya, hingga saat ini program perlindungan sosial terutama bagi perempuan
belum maksimal.
"Untuk itu dengan kerja sama ini dapat bersama-sama memantau dan evaluasi dan mendorong
teralokasinya anggaran untuk program perlindungan sosial yang inklusif dan responsif gender,"
ujar Sekretaris Wilayah (Sekwil) KPI DIY, Halimah Ginting SH di sela-sela Media Briefing
'Perlindungan Sosial dan JKN di Hotel Horaios Jalan Gowongan Kidul Jetis Yogya, Jumat (16/11).
Selain itu caleg perempuan dan KPI Wilayah DIY telah melakukan kontrak politik dan komitmen
mensukseskan program perlindungan sosial. Hal itu dilatarbelakangi masih tingginya angka
kemiskinan di DIY. Berdasarkan data BPS tahun 2017 kemiskinan masih berada diangka 488,53 ribu
orang atau 13,1 %.
Selain itu angka kematian ibu dan bayi juga masih tinggi. Tercatat pada 2017 angka kematian ibu
dan anak mencapai 25 orang.
Sementara di bidang pendidikan angka putus sekolah juga sangat memprihatinkan. Jumlah anak putus
sekolah pada 2018 mulai dari SD/MI mencapai 58 orang, SMP/MTs sebanyak 81 orang dan SMA/SMK dan
MA mencapai 178 orang.
"Selama ini masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan dan
pembuatan anggaran terutama untuk pengurangan kemiskinan dan pelaku perlindungan sosial seperti
raskin, BPJS, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin yang belum inklusif, transformatif
dan adil gender," jelas Halimah. (C-5)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor: admin_merapi
