Kebijakan MBKM Mampu Tingkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UMY dari Kalangan Dosen

photo author
- Jumat, 7 Januari 2022 | 19:50 WIB
Tim yang ada di UMY meneliti kebijakan MBKM khususnya yang terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  (Foto: Sulistyanto)
Tim yang ada di UMY meneliti kebijakan MBKM khususnya yang terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. (Foto: Sulistyanto)

BANTUL, harianmerapi.com - Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sejak 2020 dan bisa diterapkan sampai saat ini.

Bagaimana implementasi ataupun dampak dari kebijakan MBKM khususnya terhadap Tri Dharma Perguruan tinggi, Tim Universitas Muhammdiyah Yogyakarta (UMY) telah mengadakan penelitian.

Menurut Ketua Tim Penelitian, Eko Purwanti SPd MHum PhD, penelitian terkait dampak kebijakan MBKM berangkat dari adanya kebutuhan pemerintah untuk mengetahui dampak dari MBKM yang telah dilakukan di UMY.

Baca Juga: Vaksinasi Booster Akan Diberikan Kepada Masyarakat Setelah Enam Bulan Mendapatkan Vaksin Dosis Lengkap

“Kami diberi mandat untuk meneliti dampak MBKM, setelah kami memperoleh dana Program Kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM,” ungkap Eko Purwanti, pertengahan pekan ini.

Setelah dilakukan survei ke-30 pimpinan fakultas yang terdiri dari 10 Dekan dan 20 Wakil Dekan, hasilnya antara lain menunjukkan lebih dari 50 persen responden menyetujui, MBKM mampu meningkatkan kinerja Tri Dharma di UMY dari kalangan dosen.

Penelitian tersebut, lanjutnya, diperkuat dengan data kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri pimpinan fakultas.

Selain itu diperoleh hasil juga berupa persetujuan terhadap dampak positif MBKM diikuti pemaparan hambatan dan masukan dari berbagai pimpinan.

Baca Juga: DPP PDIP Akan Laporkan Kabar Hoaks Meninggalnya Megawati Soekarnoputri ke Aparat Hukum, Ini Alasannya...

“Mereka setuju akan tetapi masih ada beberapa hal yang dipersiapkan, seperti panduan harus lebih fixed, sarana dan prasarana aplikasi di pegawainya seperti apa,” urai Purwanti.

Sedang dalam sisi hambatan, ia memaparkan hasil FGD terkait kinerja pimpinan bertambah, prosedur konversi SKS, serta kurangnya informasi yang diperoleh dari instansi lainnya yang tercakup dalam kebijakan MBKM.

“MBKM membuat pimpinan kerjanya jadi banyak, dan soal konversi sksnya seperti apa itu masih perlu dipersiapkan lagi,” tandasnya.

Baca Juga: Jumat Siang Gunung Merapi Kembali Luncurkan Guguran Awan Panas Dua Kali Sejauh 2,5 Km

Ditambahkan, sosialisasi kebijakan MBKM perlu digencarkan ke semua pihak yang terlibat, misalnya dunia industri, sekolah, dan masyarakat setempat.

“Karena selama ini yang paham MBKM hanya di lingkungan kampus. Setelah kita terjunkan mahasiswa ke desa, sekolah, perusahaan dan banyak pihak, mereka banyak yang tidak tahu,” tambahnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Widyo Suprayogi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X