Justin menambahkan, kerja sama semacam ini sudah dilakukan melalui skema PPDB Bersama, yang melibatkan 406 sekolah swasta untuk menampung 8.426 siswa pada 2024.
Tantangan Implementasi dan Penyesuaian KJP Plus
Meskipun sudah ada kesepahaman, beberapa hal teknis masih perlu dibahas, seperti daya tampung sekolah swasta, penyetaraan infrastruktur dengan sekolah negeri, dan mekanisme penyaluran KJP Plus.
Untuk mendukung program ini, KJP Plus akan disesuaikan.
Baca Juga: Menteri UMKM dorong cerutu Temanggung tingkatkan skala produksi dan pemasaran
Salah satu perubahan adalah mekanisme penyaluran bantuan yang direncanakan beralih dari tunai ke nontunai guna mencegah penyalahgunaan.
KJP Plus sendiri merupakan program strategis untuk membantu anak usia 6-21 tahun dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
Dana bantuan ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti uang saku, perlengkapan sekolah, hingga alat bantu pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.
Baca Juga: Ini alasan pelantikan kepala daerah dilaksanakan 6 Februari, DPR: Didasarkan UU Pilkada
Dengan adanya program sekolah swasta gratis ini, diharapkan kesenjangan kualitas pendidikan dapat berkurang, dan anak-anak Jakarta dari berbagai latar belakang ekonomi bisa mendapatkan akses pendidikan yang merata. *
