Kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel ke Al-Aqsa menuai kecaman keras, ini komentar Wapres Ma'ruf Amin

HARIAN MERAPI - Israel kembali melakukan provokasi yang memicu ketegangan internasional.

Ini ditunjukkan Israel melalui kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa.

Kunjungan tersebut menuai menuai kecaman berbagai pihak, termasuk Indonesia.

Baca Juga: Catatan Hendry Ch Bangun - Ada Apa dengan Dewan Pers (2)

“Itu harus diperingatkan, saya kira Indonesia sudah membuat nota untuk itu,” kata Wapres kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH. TB. Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/1) malam.

Wapres menyampaikan Indonesia mendukung Palestina dan mendorong solusi dua negara serta kepatuhan terhadap kesepakatan internasional.

Dia menekankan bahwa Indonesia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat langkah agar tidak ada pelanggaran kesepakatan guna menjaga ketenangan.

Baca Juga: Petung Jawa weton Senin Kliwon 9 Januari 2023, pandai bicara membuat orang lain senang

“Kita sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja, sudah ada perang Rusia-Ukraina. Jangan ditambahi lagi, nanti dunia ini akan dihebohkan hal-hal baru yang mengganggu ketenangan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia mengutuk kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke komplek Masjid Al-Aqsa pada Selasa (3/1).

Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan tertuils, menyerukan Israel untuk menghormati status quo yang sudah disepakati bersama dan menghindari aksi dan provokasi yang mencederai tempat-tempat suci di Yerusalem.

Baca Juga: Prabowo nyatakan Partai Gerindra dukung sistem pemilu proporsional terbuka, ini alasannya  

Pemerintah Indonesia menilai kunjungan menteri Israel tersebut sebagai suatu provokasi yang dapat memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru di Palestina.

Untuk itu, Indonesia menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk terus mendesak Israel untuk menghentikan segala tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di kawasan.*