Anggota dan jajaran Bawaslu daerah harus berperan sebagai humas

photo author
- Kamis, 8 Desember 2022 | 08:15 WIB
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan anggota dan Jajaran Bawaslu Daerah Harus berperan sebagai Humas. (Foto: Dok. Bawaslu)
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan anggota dan Jajaran Bawaslu Daerah Harus berperan sebagai Humas. (Foto: Dok. Bawaslu)

 

HARIAN MERAPI - Seluruh anggota dan jajaran Bawaslu daerah dapat menjalankan peran sebagai humas Bawaslu. Maka itu seluruh jajaran dapat memanfaatkan media sosial menjadi wadah sosialisasi.

"Anggota dan jajaran Bawaslu daerah adalah humas bagi Bawaslu, kami ke depan akan melakukan berbagai program untuk meningkatkan hal ini," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, sebagaimana diunggah di laman bawaslu.go.id.

Bagja mengatakan Bawaslu juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi seluruh jajaran pengawas pemilu.

Baca Juga: Kronologi KPK tangkap Bupati Bangkalan dan kawan-kawan yang diduga terkait suap lelang jabatan

Termasuk, kata dia, cara berkomunikasi dengan multistakeholder seperti kepada kepolisian, kejaksaan, pemuka agama, dan lembaga lainnya.

"Kami berharap nanti teman-teman juga melakukan ini (memberikan pelatihan) kepada Panwascam, misalnya bagaimana berhadapan dengan tokoh agama," kata dia saat pada Rapat Koordonasi Nasional (Rakornas) Identifikasi Strategi Kebijakan Pengawasan Tahapan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan di Bali, Selasa (6/12/2022).

Pelaksana tugas Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Ibrahim Malik Tanjung dalam poin rekomendasi Rakornas menyatakan Bawaslu perlu melakukan sosialisasi secara masif mengenai seluruh proses tahapan pengawasan.

Baca Juga: Prosesi akad nikah Kaesang-Erina akan berlangsung Sabtu mendatang, Kaesang minta maaf kepada masyarakat

"Bawaslu perlu melakukan sosialisasi secara masif mengenai seluruh proses tahapan pengawasan dan kewenangan Bawaslu mulai dari pencegahan sampai penindakan dengan melakukan kolaborasi bersama stakeholder sebagai salah satu upaya meningkatkan kepercayaan publik," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam menyusun program kerja pengembangan SDM dan strategi pengawasan Pemilu Tahun 2023 Bawaslu meminta masukan dari berbagai pihak, seperti anggota KPU RI Mochamad Affifuddin, pegiat pemilu Nurlia Dian Paramita dari JPPR, Yusfitriadi dari Visi Nusantara, Jefri Adriansyah dari Dignity Indonesia, Erik Kurniawan dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, dan Ihsan Maulana dari Perludem.

Selain itu dari kalangan akademisi yakni Rudi Rohi dari Universitas Nusa Cendana, Dian Permata dari Universitas Ibnu Chaldun. *

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Sutriono

Sumber: bawaslu.go.id

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ada jaksa yang ditangkap dalam OTT KPK di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:15 WIB
X