DPRD Kulonprogo Dorong Kemerdekaan Ekonomi Masyarakat

photo author
- Rabu, 4 Agustus 2021 | 20:16 WIB
Aktivitas Alun-alun Wates sempat ditutup saat masa PPKM.  (Foto: Amin Kuntari)
Aktivitas Alun-alun Wates sempat ditutup saat masa PPKM. (Foto: Amin Kuntari)

KULONPROGO, harianmerapi - Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2021 tiba sebentar lagi. Namun sayang, di pertambahan usia ini, masyarakat Indonesia justru belum merasakan kemerdekaan di sektor ekonomi, terutama setelah terdampak pandemi Covid-19.

Sejumlah anggota DPRD Kulonprogo angkat bicara jelang peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Menurut kacamata legislatif, cukup banyak masyarakat Indonesia termasuk Kulonprogo yang belum merasa merdeka lantaran masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Bahkan mungkin, masyarakat yang hidup di tahun 1945 malah lebih bahagia. Masyarakat sekarang ini banyak yang belum merasakan kemerdekaan sesungguhnya," kata Anggota DPRD Kulonprogo, Maryono, Rabu (4/8/2021).

Baca Juga: Dorong Perputaran Uang di Kulonprogo, Bupati Sutedjo Minta Realisasi APBD Dipercepat

Diakui Maryono, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun sayang, banyak masyarakatnya yang masih miskin serta kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karenanya, mereka tidak merasa hidup di negerinya sendiri, melainkan seolah berada di negara asing.

"Jadi kalau ada jargon Indonesia kaya raya, adil dan makmur, itu belum sampai pada sebuah aksi yang sesungguhnya. Masih banyak masyarakat yang menjerit karena kesulitan ekonomi. Apalagi karena pandemi saat ini yang dampaknya terlalu dibebankan pada rakyat," urai Maryono.

Ia mencontohkan, pendidikan yang seharusnya menjadi hak masyarakat, justru stagnan atas nama pandemi. Rakyat akhirnya menjadi korban setelah dieksploitasi kepentingan politik. Hal ini lah yang membuktikan bahwa Indonesia termasuk Kulonprogo belum merdeka. Sebab masih banyak petani yang hasil panennya tidak laku, pedagang tak bisa berjualan, serta anak-anak yang dituntut belajar secara dalam jaringan (daring).

Baca Juga: Ratusan Pedagang Alun-alun Wates Terdampak PPKM Dibantu Baznas Kulonprogo Sebesar Rp 500 Ribu

Karenanya menurut Maryono, Indonesia harus berbenah secepat mungkin. Kulonprogo pun demikian. Diperlukan pemimpin yang arif bijaksana, punya enterpreneur dan keberanian. Pola pikir pemimpin saat ini harus diubah, menjadi pemimpin yang ngayomi, ngayemi dan nggayemi.

"Artinya, masyarakat Kulonprogo harus merasa damai, tenteram serta selalu merasa kenyang karena mudah mencari nafkah," ucapnya.

Namun yang terjadi saat ini, masyarakat Kulonprogo justru menjerit karena tidak bisa makan. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maryono pun mendorong agar pemimpin daerah ini berani mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Baca Juga: Belajar Kemandirian dari Bela Beli Kabupaten Kulonprogo, Belajar Memperteguh Kedaulatan dan Ketahanan Pangan

"Kami mendorong agar Pemkab berjuang mewujudkan masyarakat Kulonprogo yang merdeka di sektor ekonomi," tegasnya.

Anggota DPRD Kulonprogo, Titik Wijayanti menegaskan, sebagai wakil rakyat pihaknya siap menyuarakan aspirasi masyarakat. Termasuk keluhan yang masuk dari para pedagang terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang hingga kini masih berlangsung.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Sutriono

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Pemkab Kulon Progo Salurkan Bantuan Alsintan

Selasa, 27 Mei 2025 | 20:00 WIB
X