KULONPROGO, harianmerapi.com - Bupati Kulonprogo, Sutedjo meminta agar belanja-belanja dari APBD Kulonprogo segera direalisasikan. Termasuk di antaranya pencairan berbagai bantuan.
"Kami minta agar belanja APBD dipercepat termasuk pencairan bantuan," tegasnya, Senin (2/8).
Sutedjo berkeyakinan, realisasi APBD yang dipercepat termasuk pencairan bantuan akan mendorong perputaran uang di daerah. Dengan demikian, hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat.
Ia menyebut, Kulonprogo mendapat capaian barang dan jasa tertinggi pada triwulan kedua dari empat kabupaten/ kota lain di DIY dengan prosentase 53,8 persen. Namun diakuinya, kondisi akibat pandemi Covid-19 mempengaruhi target yang telah ditetapkan pada kondisi normal.
Baca Juga: Konten Website PPID Pembantu di Kulonprogo Dinilai Sebagai Ajang Monev KIP
"Kita harus sadar bahwa target triwulan II ini sudah target yang memperhitungkan kondisi pandemi Covid-19, bukan target ideal sesungguhnya. Target 49,98 persen sebenarnya bukan target ideal pada kondisi normal, sehingga harus bisa tercapai. Potenisi finansial daerah perlu ditargetkan lagi," urainya.
Terkait kinerja pemerintahan, Bupati menyebut, pada tahun ini peringkat kinerja OPD, BPBD dan kapanewon terbaik diraih Kapanewon Nanggulan dengan nilai 98,97 persen. Di bawahnya, Kapanewon Kalibawang dengan nilai 98,93 persen dan Kapanewon Panjatan dengan nilai 98,55 persen. Selanjutnya peringkat kinerja terbaik lingkup setda, setawan, irda, badan dan dinas diraih oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nilai 96,40 persen, disusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 95,83 persen serta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan nilai 95,46 persen.
Sedangkan peringkat kinerja ODP terendah adalah RSUD Wates dengan nilai 60,14 persen, kemudian Dinas Kebudayaan 60,31 persen dan Dinas Kesehatan 63,78 persen. Sementara peringkat kinerja terendah lingkup kantor, kapanewon dan BPBD adalah RSUD Nyi Ageng Serang dengan nilai 67,59 persen, Kapanewon Girimulyo dengan nilai 77,79 persen dan Kapanewon Kokap dengan nilai 89,59 persen.
Baca Juga: Duh, Objek Wisata Gunung Kuniran Kulonprogo Terpaksa Dijual Gara-gara Pandemi Covid-19
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) Triwulan II tahun 2021 menyampaikan, perekonomian DIY tumbuh sebesar 6,14 persen. Lapangan usaha yang tumbuh pada kuartal pertama antara lain informasi dan telekomunikasi, pengadaan air, kontruksi pertanian serta jasa keuangan dan asuransi.
Rakordal digelar secara daring untuk menindaklanjuti amanat Pasal 180 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang telah ditindaklanjuti Pergub DIY Nomor 86 tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tujuannya, untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
"Rakordal digelar dengan tema Strategi Pariwisata Indonesia dan Pemullihan Sosial Ekonomi DIY di Tengah Pandemi Covid-19. Tema ini mencerminkan upaya yang harus dipersiapkan dan dilaksankan oleh segenap stakeholder baik pemerintah, swasta dan masyarakat secara sinergis," ucapnya.
